apijiwa.id – Di media sosial, belakangan ini kerap bermunculan klaim yang menyebut bahwa masyarakat Indonesia dulunya tidak mengenal nasi. Ragam narasi keliru pun beredar; mulai dari anggapan bahwa kita baru mengenal nasi karena pengaruh India, hingga tuduhan bahwa beras merupakan warisan bangsa Barat di era kolonial.
Faktanya, perjalanan beras di Nusantara jauh lebih megah, lebih kuno, dan mengakar secara kultural daripada sekadar komoditas warisan penjajah. Padi adalah jantung dari peradaban Nusantara yang telah berdenyut selama ribuan tahun.
Migrasi dan Adaptasi: Perjalanan Padi Menuju Nusantara
Berdasarkan berbagai bukti penelitian, tanaman padi diperkirakan telah didomestikasi sekitar 13.000 hingga 8.000 tahun Sebelum Masehi (SM). Budidaya ini kemudian dikenal luas di kepulauan Indonesia beriringan dengan migrasi kelompok penutur bahasa Austronesia.
Arkeolog Peter Bellwood menjelaskan bahwa pertanian padi awalnya berkembang di wilayah Lembah Sungai Yangzi, Tiongkok, sekitar 7.000 hingga 4.000 tahun SM, dipicu oleh perubahan iklim yang mendukung pertumbuhan tanaman tersebut.
Penyebaran padi ke arah selatan, termasuk ke Asia Tenggara, didorong oleh perpindahan penduduk yang membawa bahasa dan kebudayaan mereka. Pola pergerakan migran ini cenderung bercorak “berhenti, beradaptasi, lalu menyebar kembali”. Pola tersebut sengaja diterapkan untuk menyesuaikan diri dengan hambatan lingkungan serta berinteraksi dengan populasi lokal yang sudah menetap.
Pada fase awal, metode pertanian padi di wilayah baru masih dilakukan secara sederhana. Teknik sawah basah yang intensif belum langsung diterapkan oleh para migran pertama, mengingat metode tersebut membutuhkan investasi tenaga kerja yang besar serta kestabilan lahan yang tinggi.
Menariknya, jalur penyebaran padi sempat terhenti dan gagal menjangkau kawasan Oseania. Menurut Peter Bellwood, fenomena ini dipicu oleh dua faktor utama, yaitu hambatan geografis dan ketidakcocokan budaya. Dari sisi geografis, rute migrasi penutur Austronesia dari Filipina menuju Kepulauan Mariana dan Kepulauan Bismarck terbilang sangat jauh dan melelahkan, sehingga benih padi tidak mampu bertahan hidup selama pelayaran yang panjang tersebut.
Sementara dari sisi budaya, masyarakat lokal di wilayah Melanesia dan Indonesia Timur kala itu telah memiliki sistem hortikultura umbi-umbian serta buah-buahan yang sudah sangat mapan. Alhasil, ketahanan pangan lokal yang kuat ini membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan padi sebagai makanan pokok baru.
Pada akhirnya, keberhasilan domestikasi padi sangat bergantung pada kondisi lingkungan, kepadatan penduduk, serta keterbukaan masyarakat setempat untuk beradaptasi dengan metode pertanian baru. Di Jawa, masyarakat lokal berhasil mengolah dan mengembangkan budidaya padi ini sedemikian rupa, jauh sebelum gelombang pengaruh Indianisasi masuk pada era Hindu-Buddha sejak abad ke-4 Masehi.
Akulturasi dan Struktur Pertanian di Era Jawa Kuno
Bangsa kita memiliki keterbukaan dalam menerima pengaruh Indianisasi di era Jawa Kuno. Setelah pengaruh Austronesia mengakar kuat, terjadi akulturasi dengan pengaruh India yang memicu kreativitas masyarakat untuk mengolah padi menjadi makanan pokok di samping umbi-umbian. Bukti nyata mengenai hal ini dapat kita temukan pada prasasti sezaman, peninggalan arkeologis seperti relief candi, hingga ingatan kultural tentang Dewi Sri.
Bukti tertulis mengenai matangnya manajemen pertanian padi di Nusantara dapat dilacak melalui serangkaian prasasti dari era kerajaan klasik. Pada masa Mataram Kuno, misalnya, Prasasti Kamalagi (821 M) telah mencatat keberadaan petak-petak sawah. Prasasti inilah yang menjadi pijakan para arkeolog untuk memetakan pembagian kerja pertanian masa itu, yakni sistem pertanian basah (sawah) khusus untuk menanam padi, serta pertanian kering (ladang) untuk komoditas palawija.
Seiring berkembangnya peradaban, tata kelola pascapenghasil padi pun mulai dibentuk secara struktural. Hal ini terekam dalam Prasasti Panggumulan (902 M) yang secara spesifik mencantumkan nama-nama pejabat kerajaan yang memegang mandat untuk menjaga lumbung padi serta mengurus birokrasi perberasan.
Keberadaan beras sebagai bagian dari kultur komunal juga digambarkan secara apik dalam Prasasti Rukam (907 M). Selain mencatat jalannya upacara penetapan sima (tanah perdikan), prasasti ini mendokumentasikan sebuah pesta rakyat yang menyajikan aneka penganan, termasuk skul paripurna timan—kuliner lokal pra-kolonial yang kita kenal hari ini sebagai nasi tumpeng.
Sistem ekonomi berbasis beras ini terus berlanjut dan menguat ketika pusat peradaban bergeser ke Jawa Timur. Di era Kediri, Raja Sindok mengeluarkan Prasasti Sobhāmrta (939 M) yang memuat daftar profesi masyarakat, termasuk petugas khusus pemungut pajak padi (pulun padi) dan penjaga lumbung. Tak lama berselang, Prasasti Paradah (943 M) mempertegas potret masyarakat agraris tersebut dengan mencatat aktivitas jual-beli beras di pasar-pasar kuno, lengkap dengan ragam kuliner serta sesaji ritual yang berbahan dasar beras.
Memasuki abad ke-11 pada masa pemerintahan Raja Airlangga, komoditas ini tidak lagi sekadar menjadi pemenuh kebutuhan lokal. Lewat catatan pada Prasasti Cane dan Prasasti Patakan, kita dapat melihat bagaimana aktivitas pertanian telah berkelindan erat dengan jaringan niaga yang masif.
Penomoran dan penyebutan aktivitas dagang dalam kedua prasasti tersebut menjadi penanda kuat bahwa perdagangan beras dalam skala besar telah menjadi urat nadi perekonomian Nusantara jauh sebelum bangsa Barat datang menjajah.
Sejak zaman Mataram Kuno hingga Majapahit, kerajaan-kerajaan di Nusantara telah menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas utama dalam menjaga kedaulatan pangan. Komitmen ini semakin dipertegas pada masa Majapahit yang menerapkan aturan sangat keras termasuk ancaman hukuman mati—bagi siapa pun yang mencuri hasil tani, baik padi maupun palawija.
Hal ini juga tergambar dalam relief Candi Borobudur yang menampilkan aktivitas pertanian yang identik dengan tanaman padi dan umbi-umbian. Para petani digambarkan sudah terampil menjaga ladang dari hama, memiliki keanekaragaman pangan (padi, pisang, nangka, hingga jagung), serta sudah mengenal teknologi penyimpanan makanan (seperti peti-peti khusus) agar stok pangan tetap aman untuk jangka panjang.
Selain di jawa juga berkembang pertanian padi di Sriwijaya, hal ini menunjukkan bahwa padi juga dikenal di tempat lain selain di Jawa. Selain itu Penelitian para ahli di Percandian Bumiayu, Sumatera Selatan, membuktikan bahwa masyarakat sekitar Kedatuan Sriwijaya sudah mahir bertani padi sejak abad ke-9 Masehi. Bukti berupa sekam padi pada batu bata kuno dan adanya sistem kanal irigasi menunjukkan mereka mampu mengubah lahan rawa menjadi sawah yang produktif. Teknik bertani yang diduga dibawa oleh pendatang dari Tiongkok dan India ini terus diwariskan hingga sekarang, menjadikan wilayah tersebut tetap menjadi sentra penghasil padi yang subur.
Dewi Sri dan Ingatan Kultural Padi
Jejak budidaya padi di Nusantara tidak hanya membeku dalam wujud batu prasasti atau pahatan relief, melainkan tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat melalui sosok dewi kesuburan: Dewi Sri. Di kalangan masyarakat agraris, ia dihormati sebagai mitos pelindung yang membawa berkah kesuburan, kelimpahan hasil panen, hingga keharmonisan rumah tangga.
Kehadiran sang dewi dirayakan lewat berbagai tradisi sakral, seperti ritual methik atau wiwitan yang digelar khidmat menjelang musim panen. Menariknya, meski variasi ceritanya berbeda di setiap daerah, penghormatan terhadap Dewi Sri tidak luntur diterjang zaman. Tradisi ini justru berakulturasi secara harmonis ketika Islam menyebar di Nusantara dan tetap lestari hingga hari ini.
Dari kacamata akademis, Fitrahayunitisna, I Kadek Yudi Astawan, dan A. Syarifuddin Rahman dalam Jurnal Tradisi Lisan Nusantara (2022) menjelaskan bahwa sosok Dewi Sri mencerminkan arketipe seorang ibu yang memberi kehidupan, mengasuh, dan melindungi. Karakteristik ini berkelindan erat dengan pengalaman emosional setiap manusia terhadap figur ibu kandung mereka.
Jika teori psikologi seringkali melihat arketipe ibu secara paradoks—memiliki sisi baik sekaligus buruk—Dewi Sri justru berdiri kokoh sebagai simbol kebaikan murni. Ia adalah personifikasi dari kesejahteraan dan keberkahan mutlak bagi kehidupan manusia.
Penghormatan terhadap dewi padi ini juga melintasi batas-batas agama arus utama. Arkeolog Titi Surti Nastiti dalam Jurnal Tumotowa (2020) memaparkan bahwa dalam kosmologi Hindu, Dewi Sri diyakini sebagai istri dari Dewa Wisnu (Sang Pemelihara). Sementara dalam tradisi Buddha, ia dikenal sebagai Śrīdewī, sosok pelindung perempuan yang kuat.
Secara umum, kedudukan Dewi Sri sebagai Dewi Padi senantiasa lekat dengan narasi pengorbanan yang luhur demi menyediakan pangan bagi umat manusia. Kepercayaan ini diperkuat oleh pola mitos asal-usul padi yang seragam di berbagai penjuru Nusantara: kisah tentang sosok mulia yang wafat, lalu dari jasadnya tumbuh tanaman padi.
Benang merah mitologis mengenai asal-usul padi ini tersebar luas dalam berbagai nama dan faset lokal di seluruh penjuru kepulauan. Di bagian barat Nusantara, masyarakat Jawa Barat mengenalnya melalui kisah Nyi Pohaci Sanghyang Asri, sementara masyarakat Jawa Tengah dan Bali menghormatinya sebagai Sri Sedana. Bergeser sedikit ke Madura, personifikasi kesuburan ini mewujud dalam sosok Ratna Dumilah. Kemiripan pola mitos pengorbanan ini membuktikan bahwa wilayah-wilayah yang berdekatan tersebut berbagi akar budaya agraris yang sangat kuat.
Suku-suku di luar Pulau Jawa pun memiliki narasi serupa yang tidak kalah sakral. Di pedalaman Kalimantan, masyarakat adat memelihara kisah Putri Liung, sedangkan di Sumatra Utara, khususnya dalam tradisi Batak, dikenal kisah Si Beru Dayang yang jasadnya menumbuhkan benih padi pertama.
Sementara itu di wilayah bagian timur, masyarakat Flores mengenal sosok Bobi dan Nombi, serta masyarakat Pulau Kei di Maluku yang meyakini kisah Letwir—sang tokoh mitologis yang dikisahkan membawa padi dari Dasar Pratala, atau bumi lapis ketujuh.
Kekayaan variasi nama dan cerita lokal ini menegaskan satu hal fundamental: bagi masyarakat Nusantara, padi sejak dahulu kala bukanlah sekadar komoditas pertanian atau barang dagangan semata. Padi adalah wujud spiritualitas yang disakralkan, sebuah simfoni penghormatan terhadap kehidupan yang gaungnya terdengar selaras dari ujung barat hingga ujung timur kepulauan.
Dari Lumbung Majapahit ke Industrialisasi: Pasang Surut Tata Kelola Padi Nusantara
Catatan emas swasembada pangan di Nusantara sebetulnya telah terukir sejak masa kejayaan Majapahit, khususnya di bawah pemerintahan Hayam Wuruk. Pada era ini, masyarakat Jawa tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi sudah sanggup mengekspor beras ke berbagai negeri seberang. Penelitian Raihana Ayu Maharani dkk. dalam Jurnal Arkeologi Nusantara (2023) mengungkapkan bahwa kemajuan ini ditopang oleh sistem irigasi yang sangat mutakhir.
Meskipun pusat kerajaan di Trowulan memiliki karakteristik alam yang kering saat kemarau dan rawan banjir saat musim hujan, masyarakat Majapahit mampu menjinakkannya dengan membangun jaringan kanal, waduk, kolam buatan, saluran bawah tanah, hingga pipa air dari terakota. Infrastruktur legendaris seperti Kolam Segaran, Balong Dowo, dan Balong Bunder berfungsi ganda sebagai pengendali banjir sekaligus tandon air raksasa.
Kecanggihan teknologi ini juga dipertegas oleh temuan saluran pipa terakota di sekitar Candi Tikus. Berkat tata kelola air yang teratur dan kesuburan tanahnya, para petani kala itu bisa memanen padi hingga dua kali setahun. Surplus beras inilah yang memicu kemakmuran ekonomi, yang buktinya masih bisa kita saksikan hari ini lewat temuan celengan terakota, timbunan uang kepeng, serta keramik impor asal Tiongkok di situs-situs Majapahit.
Seiring runtuhnya kerajaan klasik, pengelolaan padi di Nusantara terus mengalami transformasi mendasar. Di era kerajaan Islam, distribusi beras mulai beradaptasi dengan jaringan perdagangan antarpulau yang berbasis kearifan lokal serta siklus alam. Namun, lanskap ini berubah total saat memasuki era kolonial. Di bawah kendali pemerintah Hindia Belanda, padi mengalami komoditisasi dan subordinasi demi kepentingan ekonomi Barat.
Lewat sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel), lahan-lahan pertanian rakyat seringkali dikorbankan untuk menanam komoditas ekspor. Kendati demikian, demi menjaga stabilitas suplai pasar, Belanda juga mulai memperkenalkan infrastruktur irigasi teknis skala besar di beberapa daerah yang dipetakan sebagai lumbung pangan.
Intervensi terhadap sektor agraria ini mencapai puncaknya pada era Soeharto melalui program swasembada beras yang masif. Melalui kontrol birokrasi dan teknologi yang ketat, pemerintah meluncurkan Revolusi Hijau yang menggantikan varietas padi lokal dengan bibit unggul yang seragam, lengkap dengan ketergantungan baru pada pupuk kimia dan pestisida. Sayangnya, industrialisasi pangan ini kerap mengikis kearifan lokal dan kemandirian petani.
Hari ini, berkaca dari perjalanan panjang sejarah tersebut, upaya mengembalikan kedaulatan pangan menjadi sebuah urgensi. Kemandirian pangan hanya dapat dicapai dengan memulihkan keberagaman hayati melalui penggunaan varietas lokal yang lebih adaptif, ketimbang bergantung pada satu jenis bibit seragam.
Lebih dari itu, tata kelola sumber daya air harus diubah dari sistem yang sentralistik menjadi partisipatif dan adil bagi rakyat kecil. Pemerintah harus memutus rantai pertanian industrial yang hanya menguntungkan segelintir pemburu rente, dan beralih fungsi sebagai pelindung petani. Dengan kebijakan yang transparan dan berorientasi pada kesejahteraan, kendali penuh atas tanah, air, dan benih seharusya dikembalikan ke tangan masyarakat yang menanamnya.
