apijiwa.id — Dalam diskursus sejarah Indonesia, narasi mengenai komunitas Tionghoa seringkali terjebak dalam simplifikasi sosiologis yang monoton; sebuah “masalah” yang dipicu semata-mata oleh tesis kesenjangan ekonomi atau kecemburuan sosial. Jarang sekali ditemukan karya yang mampu melampaui stigma primordial tersebut untuk membedah anatomi kekuasaan dan dinamika internal komunitas pada level lokal.
Buku karya Nasrul Hamdani yang berjudul Komunitas Cina di Medan dalam Lintasan Tiga Kekuasaan 1930–1960 (Editor: Dr. Muhamad Hisyam; Penerbit: LIPI Press, 2012) hadir sebagai antitesis terhadap kekosongan tersebut, menawarkan dekonstruksi identitas yang tajam mengenai peran vital sekaligus posisi rentan etnis Cina di Sumatera Timur.
Buku ini menjadi sangat penting karena ia mengalihkan fokus dari narasi ekonomi makro menuju historiografi sosial yang lebih intim. Pentingnya karya ini tercermin pada kemampuannya menyajikan basis data yang provokatif mengenai pembentukan kota. Sebagai contoh, data tahun 1905 menunjukkan dominasi demografis yang mencolok: dari total populasi Medan, komunitas Cina berjumlah 9.397 jiwa, jauh melampaui jumlah bumiputera yang hanya 2.191 jiwa dan Eropa sebanyak 954 jiwa.
Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti autentik bahwa Medan, sejak masa embrionalnya, adalah kota yang dibangun di atas fondasi keringat migran. Narasi ini membawa kita pada penelusuran akar migrasi yang bukan sekadar perpindahan geografis, melainkan pertaruhan eksistensi di bawah rezim agraria global.
Deli, Tembakau, dan Ilusi “Pohon Berdaun Emas”
Lahirnya identitas “Cina Medan” berawal dari ledakan kapitalisme perkebunan di abad ke-19. Keharuman “Tembakau Deli” yang mendunia menjadi daya tarik bagi modal asing, namun ia menuntut tumbal tenaga kerja masif melalui sistem yang oleh sejarawan disebut sebagai moderne slavernij (perbudakan modern). Jacobus Nienhuys dan De Deli Maatschappij mentransformasi peran orang Cina secara drastis—dari pedagang lintas batas yang mandiri (seperti yang dicatat John Anderson pada 1823) menjadi sekadar unit produksi dalam mesin perkebunan.
Transisi ini menciptakan segregasi peran yang tajam di dalam komunitas, sebagaimana terlihat dari perbedaan mencolok antara kelompok Cina Bebas (perantau awal) dan Cina Kuli (kuli kontrak). Dari segi status hukum, Cina Bebas hidup sebagai warga mandiri yang umumnya merupakan subjek koloni Inggris, sedangkan Cina Kuli terikat oleh kontrak eksklusif dan eksploitatif selama 3 hingga 5 tahun.
Perbedaan ini berdampak langsung pada peran ekonomi mereka; Cina Bebas memegang posisi strategis sebagai mitra niaga Sultan, pengumpul cukai, maupun pemilik kedai, sementara Cina Kuli ditempatkan sebagai tenaga kerja kasar untuk mengolah lahan perkebunan di pedalaman Deli. Selain itu, tingkat mobilitas kedua kelompok ini amat bertolak belakang—Cina Bebas memiliki kebebasan penuh untuk melintasi Selat Melaka dan pelabuhan, sedangkan ruang gerak Cina Kuli terbelenggu ketat oleh ancaman Poenale Sanctie, yaitu sanksi pidana bagi pekerja yang berusaha melarikan diri atau melanggar kontrak.
Penerapan Poenale Sanctie melegitimasi budaya kekerasan di perkebunan. Kuli yang dianggap membangkang atau melarikan diri dapat dijatuhi hukuman badan tanpa proses peradilan resmi. Lingkungan Deli yang menjanjikan “pohon berdaun emas” namun memberikan cambukan ini menempa karakter kolektif yang keras, tangguh, dan terkadang agresif. Inilah “rahim” yang melahirkan karakter unik “Cina Medan”—sebuah identitas yang terbentuk dari trauma, resistensi, dan kemampuan bertahan di tengah sistem yang tidak manusiawi.
Dialektika Kelas dan Mobilitas Sosial
Meskipun sistem kolonial dirancang untuk menjaga segregasi, komunitas Cina menunjukkan mobilitas vertikal yang luar biasa. Representasi sukses paling ikonik adalah Tjong A Fie. Sebagai Majoor der Chinezen, ia mampu menyeimbangkan posisi sebagai perpanjangan tangan pemerintah kolonial dengan filantropi yang inklusif. Ia menyumbang sepertiga dana pembangunan Masjid Raya Al-Mashun, membuktikan bahwa keberhasilan ekonomi komunitasnya tidak harus berujung pada eksklusivitas, melainkan dapat menjadi motor kemajuan masyarakat bumiputera.
Heterogenitas etnis turut memperkuat struktur ekonomi ini melalui spesialisasi keahlian pada masing-masing kelompok. Orang Hokkien mendominasi sektor perdagangan eceran dan penginapan, bahkan dialek mereka berkembang menjadi lingua franca di pasar-pasar Kota Medan. Sementara itu, kelompok Hakka (Khek) dikenal sebagai pekerja ulet yang gigih merangkak naik kelas ekonomi, mulai dari pemulung barang bekas (goni botot) hingga berhasil menjadi pedagang besar.
Kelompok Canton mengambil peran sebagai spesialis teknis—seperti penjahit dan pandai besi—yang dipadukan dengan tradisi bela diri kung-fu untuk menjaga kehormatan serta keutuhan kelompok mereka. Adapun suku Teochew, yang awalnya merupakan mayoritas tenaga kuli, perlahan bertransformasi menjadi pengusaha perkebunan dan pemilik pabrik yang gigih.
Di balik struktur patriarkis ini, peran perempuan Cina sangat krusial sebagai agen mobilitas sosial. Mereka seringkali menjadi motor penggerak ekonomi keluarga dengan menjalankan usaha sampingan sebagai rentenir atau pedagang kecil. Perempuan-perempuan inilah yang secara cermat menghitung sisa upah dan tabungan, mendorong suami mereka untuk segera keluar dari jeratan kontrak perkebunan demi membangun hidup mandiri di perkotaan.
Identitas di Tengah Revolusi dan Konflik
Periode 1930–1960 menjadi masa ujian bagi loyalitas politik komunitas Cina. Transisi dari kekuasaan Belanda ke pendudukan Jepang, hingga masa Revolusi Indonesia, menempatkan mereka pada posisi yang terjepit. Nasrul Hamdani memberikan analisis tajam mengenai polarisasi ideologi yang mencerminkan konflik di tanah leluhur: para simpatisan Kuomintang (KMT) atau kelompok nasionalis cenderung berpihak pada Belanda demi stabilitas ekonomi, sementara simpatisan Kunchangtang (KCT) atau kelompok komunis justru mendukung perjuangan Republik Indonesia melalui pasokan senjata dan kebutuhan logistik.
Konflik identitas ini memuncak pada pembentukan Pao An Tui (PAT) atau Barisan Pengawal Keamanan. Hamdani mengevaluasi PAT secara kritis: bagi bumiputera, PAT dianggap sebagai “kaki tangan Belanda” karena beroperasi bersama NICA; namun bagi warga Cina, PAT adalah alat pertahanan diri mutlak di tengah anarki revolusi. Perlu dicatat bahwa PAT di Sumatera Timur adalah yang terbesar dan terkuat di seluruh Indonesia, dengan jumlah anggota mencapai 800–1.000 personil. Skala militeristik ini menunjukkan betapa dalamnya trauma dan ketidakpastian yang dialami komunitas ini, yang kelak berdampak pada problematik status kewarganegaraan pasca-1949.
Refleksi Kritis dan Relevansi Kontemporer
Nasrul Hamdani patut dipuji atas ketelitian metodologisnya. Penggunaan sumber primer seperti arsip kolonial, surat kabar sezaman, dan wawancara dengan para tetua memberikan detail “sedetil laporan jurnalistik”. Penulis berhasil keluar dari jebakan anakronisme sejarah dengan bersikap disiplin dalam penggunaan istilah.
Ia secara sengaja menghindari penggunaan istilah modern seperti “kesenjangan ekonomi” atau “kecemburuan sosial” untuk menjelaskan fenomena tahun 1930-an, karena terminologi tersebut memang tidak dikenal pada masa itu. Peran Editor, Dr. Muhamad Hisyam, juga memberikan nilai tambah melalui pengantar yang membedah problematika penamaan (Cina vs Tionghoa), sebuah diskursus yang tetap relevan hingga hari ini. Buku ini menegaskan bahwa sejarah “Cina Medan” bukan sekadar angka populasi, melainkan narasi tentang manusia yang menyiasati diskriminasi demi mencari “rumah” di tengah badai politik.
Memahami sejarah komunitas Cina di Medan adalah kunci untuk merobohkan tembok prasangka dan stereotip yang masih tersisa dalam masyarakat majemuk Indonesia saat ini. Karya Nasrul Hamdani ini membuktikan bahwa karakter “Cina Medan” yang keras dan unik adalah produk langsung dari tempaan lingkungan Deli yang brutal dan dinamika revolusi yang berdarah.
Buku ini sangat direkomendasikan bagi akademisi sejarah, praktisi ilmu sosial, serta masyarakat umum yang peduli pada isu keberagaman dan integrasi nasional. Ia menyediakan jawaban substantif bagi siapa pun yang ingin memahami mengapa Medan memiliki karakter perkotaan yang begitu khas. Pada akhirnya, sejarah bukan sekadar urutan kekuasaan, melainkan cerita tentang ketangguhan manusia yang bertahan hidup di tengah arus perubahan yang seringkali tidak berpihak pada mereka.
