apijiwa.id—Ada satu hal yang menarik dari gelombang demonstrasi di Prancis pada Oktober 2026. Aksi yang bermula dari tuntutan pelajar mengenai kondisi pendidikan berkembang menjadi gerakan yang melibatkan pekerja, serikat buruh, dan berbagai kelompok masyarakat. Pada 24 Oktober, Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat sekitar 410.000 peserta demonstrasi di seluruh negeri, termasuk 110.000 orang di Paris.
Sementara itu, serikat pekerja CGT memperkirakan jumlahnya mencapai 800.000 orang. Perbedaan angka tersebut menunjukkan bahwa perkiraan jumlah peserta bergantung pada sumber yang digunakan, tetapi keduanya memperlihatkan besarnya mobilisasi masyarakat. (Kementerian Dalam Negeri Prancis; Reuters, 25 Oktober 2026)
Peristiwa ini memperlihatkan bahwa persoalan yang awalnya berkaitan dengan pendidikan dapat berkembang menjadi persoalan politik yang lebih luas. Ketika masyarakat mempersoalkan kualitas pelayanan publik, biaya hidup, dan kebijakan pemerintah secara bersamaan, demonstrasi menjadi ruang untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap cara negara mengelola kepentingan masyarakat.
Dalam konteks ini, persoalan pemerintah Prancis bukan hanya menjaga ketertiban selama demonstrasi, tetapi juga memastikan bahwa tuntutan yang disampaikan tidak berhenti sebagai suara yang terdengar di jalanan. Situasi tersebut menarik untuk dibaca melalui pemikiran Niccolò Machiavelli, khususnya mengenai hubungan antara kekuasaan penguasa dan sikap rakyat.
Ketidakpuasan Masyarakat Tidak Lagi Terbatas pada Pendidikan
Gelombang protes pelajar Prancis mulai berkembang pada akhir September 2026. Dalam analisisnya pada Oktober 2026, lembaga pemantau konflik ACLED mencatat lebih dari 800 demonstrasi yang dipimpin pelajar antara 28 September dan 2 Oktober. Tuntutan awal berkaitan dengan kekurangan tenaga pengajar dan kondisi sekolah, tetapi mobilisasi kemudian meluas seiring munculnya persoalan biaya hidup dan pelayanan publik.
Pekerja serta kelompok masyarakat lainnya turut bergabung, membawa tuntutan yang tidak seluruhnya sama dengan kepentingan pelajar. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap kebijakan publik dapat mempertemukan berbagai kelompok dalam satu gerakan sosial. (ACLED, Oktober 2026)
Namun, besarnya demonstrasi tidak berarti seluruh peserta memiliki pandangan politik yang sama. Sebagian menuntut perbaikan fasilitas pendidikan, sementara lainnya mempersoalkan upah, biaya hidup, dan kualitas pelayanan publik. Pemerintah juga menghadapi persoalan keamanan setelah demonstrasi pada 17 Oktober diwarnai penjarahan dan perusakan di sejumlah kota.
Pada aksi 24 Oktober, Kementerian Dalam Negeri Prancis melaporkan 1.314 penangkapan dan 53 anggota aparat yang terluka. Angka tersebut merupakan laporan aparat dan tidak berarti seluruh demonstran terlibat dalam kekerasan. Pembedaan ini penting karena tuntutan masyarakat dan tindakan kekerasan oleh sebagian peserta merupakan dua persoalan yang perlu ditangani secara berbeda. (Kementerian Dalam Negeri Prancis, 25 Oktober 2026)
Kekuasaan dan Ketidakpuasan Rakyat dalam Perspektif Machiavelli
Fenomena tersebut dapat dipahami melalui pemikiran Niccolò Machiavelli dalam The Prince. Pada Bab XVII dan XIX, Machiavelli membahas hubungan antara rasa takut, kecintaan rakyat, dan bahaya kebencian terhadap penguasa. Ia menilai bahwa penguasa perlu menghindari kebencian karena hal tersebut dapat mengancam kedudukannya. Pemikiran ini dapat ditemukan dalam teks The Prince yang diterjemahkan W. K. Marriott dan tersedia melalui Fordham University Internet History Sourcebooks.
Gagasan tersebut relevan untuk membaca situasi Prancis, bukan karena demonstrasi otomatis menunjukkan kebencian masyarakat terhadap pemerintah, melainkan karena ketidakpuasan publik dapat menjadi persoalan politik ketika respons penguasa justru memperbesar ketegangan. Penggunaan aparat mungkin diperlukan untuk menjaga keamanan, tetapi penanganan yang tidak proporsional berpotensi memperburuk hubungan antara negara dan masyarakat.
Dalam pernyataan pada 5 Oktober 2026, Amnesty International meminta pemerintah Prancis memastikan bahwa penggunaan kekuatan terhadap demonstran memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Dengan demikian, menjaga ketertiban tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk menghormati hak masyarakat menyampaikan pendapat. (Amnesty International, 5 Oktober 2026)
Dalam pandangan saya, persoalan penting yang dapat dipetik dari Machiavelli bukanlah bahwa pemerintah harus selalu memenuhi seluruh tuntutan masyarakat. Pemerintah tetap perlu mempertimbangkan kemampuan anggaran, kepentingan kelompok yang berbeda, dan kebutuhan menjaga keamanan. Namun, penguasa juga perlu memahami bahwa kekuasaan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memerintah, tetapi juga dengan bagaimana kebijakan dan tindakan pemerintah diterima oleh masyarakat.
Demonstrasi dapat menjadi peringatan bahwa terdapat persoalan yang belum terselesaikan, meskipun besarnya aksi saja belum cukup untuk menyimpulkan bahwa legitimasi pemerintah telah hilang.
Tantangan Pemerintah Prancis ke Depan
Pemerintah Prancis telah menawarkan sejumlah langkah untuk merespons tuntutan pelajar. Reuters pada 26 Oktober 2026 melaporkan bahwa pemerintah menjanjikan pinjaman sebesar 4 miliar euro untuk renovasi sekolah, investasi 1 miliar euro bagi kampus universitas, penambahan 15.000 tempat pendidikan tinggi, serta rencana mengganti sistem penerimaan perguruan tinggi Parcoursup pada 2028.
Pemerintah juga menyatakan komitmen untuk mengurangi kepadatan sejumlah kelas. Namun, perwakilan pelajar menyatakan bahwa tuntutan mereka belum seluruhnya terpenuhi. Pemerintah menghadapi keterbatasan lain berupa utang nasional yang mendekati 120 persen produk domestik bruto, sehingga ruang untuk meningkatkan belanja publik tidak tanpa batas. (Reuters, 26 Oktober 2026)
Kondisi ini memperlihatkan bahwa penyelesaian demonstrasi tidak cukup dilakukan melalui pengerahan aparat atau pengumuman kebijakan. Pemerintah perlu menunjukkan sejauh mana janji perbaikan benar-benar dilaksanakan dan apakah kebijakan tersebut menjawab persoalan yang disampaikan masyarakat.
Di sisi lain, demonstran juga perlu membedakan penyampaian tuntutan secara damai dari tindakan yang merugikan keselamatan orang lain dan fasilitas umum. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat tidak akan membaik apabila ketertiban hanya dipahami sebagai ketiadaan protes, sementara persoalan yang melatarbelakanginya tetap tidak terselesaikan.
Demonstrasi Prancis pada akhirnya memperlihatkan bahwa stabilitas politik tidak hanya berkaitan dengan kemampuan negara mengendalikan situasi, tetapi juga dengan kemampuannya mendengar dan merespons ketidakpuasan masyarakat. Pemikiran Machiavelli membantu mengingatkan bahwa penguasa perlu memperhitungkan konsekuensi politik dari tindakannya, terutama ketika hubungan dengan rakyat menghadapi tekanan.
Namun, dalam negara demokratis seperti Prancis, respons terhadap ketidakpuasan harus tetap memperhatikan kebebasan sipil, pertanggungjawaban pemerintah, dan pelaksanaan kebijakan yang nyata. Sebab, keberhasilan pemerintah bukan semata-mata ketika jalanan kembali tenang, melainkan ketika persoalan yang mendorong masyarakat turun ke jalan memperoleh penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
