Advertisement
Judul Karya Politik Hoaks dan Hoaks Politik di Indonesia
Penulis Ubaidillah
Penerbit Penerbit BRIN (Anggota IKAPI, Jakarta Pusat)
Tahun Terbit Cetakan pertama, Maret 2024
Tebal buku dan ISBN xx + 116 hlm, ISBN 978-623-8372-60-7 (e-book)

 

apijiwa.id — Kajian disinformasi seringkali terjebak pada pembacaan reduktif yang serta-merta menyalahkan masyarakat sebagai pihak yang gagap literasi. Di tengah minimnya literatur akademis berbahasa Indonesia yang membahas hubungan hoaks dan kekuasaan struktural, buku Politik Hoaks dan Hoaks Politik di Indonesia karya Ubaidillah hadir mengisi kekosongan tersebut.

Buku ini berakar dari riset mendalam (PRN LIPI–BRIN, 2020–2022) dengan studi lapangan di Sumbawa dan Mataram. Ubaidillah menegaskan bahwa disinformasi bukan sekadar masalah kognitif individu, melainkan proses sosial-struktural yang berkaitan erat dengan ekonomi-politik dan kontestasi kekuasaan.

Karya ini lahir dari keresahan akademis penulis atas jarangnya literatur lokal yang membongkar relasi hoaks dengan kekuasaan. Alih-alih menyalahkan publik di tingkat hilir, Ubaidillah menyoroti faktor utama di balik maraknya hoaks; krisis kepercayaan publik (institutional distrust) terhadap institusi otoritatif seperti pers dan negara, yang membuat masyarakat beralih ke sumber-sumber alternatif di media sosial.

Disinformasi sebagai Arena Wacana

Ubaidillah menolak memandang disinformasi sebagai fenomena terisolasi, melainkan menempatkannya sebagai proses sosial yang berkaitan erat dengan sejarah represi, industrialisasi pers, dan kontestasi kuasa. Secara metodologis, ia menggunakan Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis) serta Analisis Wacana Historis (Historical Discourse Analysis/HDA) dari Ruth Wodak.

Pendekatan ini membedah wacana ke dalam empat lapisan dialektis: koteks (teks internal), intertekstualitas (hubungan antar-teks), dimensi situasional (konteks sosiokultural), dan konteks sosio-politik historis, termasuk trajektori demokrasi di Indonesia.

Untuk memperjelas ekosistem tersebut, Ubaidillah mengintegrasikan kerangka resiliensi disinformasi dari Humprecht et al., yang menunjukkan bahwa kerapuhan Indonesia menghadapi disinformasi dipicu oleh tingginya polarisasi politik, defisit kepercayaan institusional, komersialisasi media, serta penetrasi media sosial. Selain itu, dalam menavigasi taksonomi gangguan informasi (merujuk pada Wardle & Derakhshan serta Komisi Eropa), ia membedakannya ke dalam tiga kategori: misinformasi (tanpa niat menyesatkan), disinformasi (sengaja direkayasa untuk menipu), dan mal-informasi (fakta riil yang disalahgunakan untuk merusak).

Melalui pisau analisis ini, Ubaidillah mengkritik studi terdahulu—seperti riset Juditha—yang menyimpulkan bahwa agenda hoaks di media sosial terbentuk secara mandiri oleh pengguna. Menurutnya, pandangan tersebut mengabaikan aktor intelektual dan sindikat buzzer profesional yang bekerja dalam hierarki kekuasaan struktural dan transaksi ekonomi.

Menguatkan tesis Victor Pickard, ia menegaskan bahwa kabar bohong pada hakikatnya merupakan gejala dari kekuasaan monopolistik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Gabungan bangunan metodologis Wodak, kerangka resiliensi, dan kritik monopoli ini memberikan pijakan kokoh untuk melacak pergeseran fungsi industri pers di Indonesia dari kontrol rezim menuju oligarki konvergensi.

Trajektori Historis Pers Indonesia

Krisis kepercayaan publik terhadap pers tradisional di era digital merupakan akumulasi dari sejarah panjang depolitisasi, industrialisasi, dan politisasi pers. Perkembangan pers nasional pasca-kemerdekaan terbagi ke dalam empat fase utama. Pada Fase 1 (Orde Baru), pers dikontrol secara ketat melalui sistem perizinan (SIT/SIC/SIUPP), ideologi “Pers Pancasila”, serta intervensi birokrasi, sehingga media berfungsi sebagai corong tunggal penguasa yang mendominasi opini publik, seperti terlihat pada Pemilu 1987.

Memasuki Fase 2 dan 3 (Era Reformasi dan Konvergensi Media), kebebasan pers pasca-1999 justru memicu konsentrasi kepemilikan media ke dalam konglomerasi bisnis raksasa yang turut mendongkrak popularitas partai politik tertentu, termasuk kemenangan Golkar pada Pemilu 2004.

Puncak dari konvergensi tersebut adalah Fase 4, di mana industri pers mengalami monetisasi dan dijadikan instrumen politik praktis oleh para pemilik media. Perseteruan antar-pemilik media tecermin jelas dalam pembingkaian (framing) berita, seperti konflik pemberitaan kasus lumpur Lapindo hingga pembentukan aliansi politik yang berbuah pada konsesi kekuasaan strategis dalam Kabinet Indonesia Maju 2019.

Di luar segelintir grup media yang tetap independen seperti Kompas Gramedia dan Tempo, sebagian besar media terseret dalam arus partisan dan “politik pencitraan”—seperti pembentukan figurasi Jokowi sebagai pemimpin yang berani dan visioner melalui peliputan masif (misalnya aksi blusukan gorong-gorong pada 2012).

Meskipun pemberitaan masif ini sukses mendongkrak efek elektoral (seperti lonjakan suara PDI-P pada Pemilu 2014), partisanisme media berdampak fatal bagi ekosistem informasi. Publik yang berseberangan mengalami alienasi dan kehilangan kepercayaan pada media arus utama sebagai pengawal kebenaran. Akibat defisit kepercayaan institusional inilah masyarakat bergerak secara sentrifugal meninggalkan media otoritatif, lalu beralih ke saluran alternatif dan pasar gelap informasi di ruang digital.

Dualisme “Politik Hoaks”

Salah satu kontribusi konseptual paling mendasar dari karya Ubaidillah adalah keberhasilannya membedah politik hoaks ke dalam dua dimensi yang saling berinteraksi secara diskursif: produksi hoaks politik dan praktik pelabelan negara (hoax labeling).

Dimensi pertama merujuk pada pemanfaatan disinformasi demi kepentingan kontestasi elektoral. Ubaidillah menguraikan bagaimana fenomena hate spin (pelintiran kebencian) bekerja—seperti penerbitan Tabloid Obor Rakyat pada Pemilu 2014 yang memobilisasi ingatan traumatis historis dan sentimen keagamaan untuk menjegal Jokowi.

Pada Pemilu 2019, kontestasi ini bergeser menuju populisme agama melalui pembingkaian narasi ekstrem seperti “Partai Allah vs Partai Setan”. Negara kemudian meresponsnya dengan menggerakkan populisme nasionalistik—memanfaatkan narasi Pancasila dan NKRI—yang dibingkai melalui pernyataan tegas pejabat seperti Jokowi dan Mahfud MD untuk mendelegitimasi ekspresi politik oposisi di bawah penanda peyoratif “radikalisme”, hingga berujung pada pelarangan HTI dan FPI.

Dimensi kedua—yang menjadi fokus kritis utama buku ini—adalah penggunaan stempel “hoaks” oleh negara sebagai instrumen pelabelan sepihak untuk mendelegitimasi kritik masyarakat sipil dan karya pers. Meminjam konsep correction Michel Foucault, tindakan koreksi oleh penguasa bekerja sebagai mekanisme disipliner di mana negara menempatkan diri sebagai otoritas penentu kebenaran tunggal. Karakter illiberal ini tecermin nyata dalam doktrin Kominfo, “Kalau pemerintah sudah bilang hoaks, ya hoaks.”

Buku ini membeberkan bukti empiris pelabelan sepihak tersebut, mulai dari stempel “HOAKS” atas berita investigasi Reuters dan media lokal terkait kerusuhan Deiyai Papua (2019), pembungkaman poin penolakan RUU Cipta Kerja (2020) melalui penyangkalan pemerintah dan Telegram Rahasia Kapolri untuk kontra-narasi siber, hingga stempel hoaks oleh kepolisian terhadap laporan jurnalisme independen Project Multatuli di Luwu Timur dan kasus Desa Wadas.

Pelabelan monolitik ini memperlihatkan bagaimana stempel hoaks telah bertransformasi menjadi instrumen korektif Foucaultian untuk melanggengkan kekuasaan di tengah kemunduran demokrasi.

Demokrasi Illiberal, Skandal Keamanan Informasi, dan Gerak Sentrifugal Publik

Praktik penanganan disinformasi oleh negara pada akhirnya berjalin erat dengan kemunduran demokrasi, di mana penanganan hoaks telah terkooptasi ke dalam tipologi demokrasi illiberal dan illiberal peacebuilding (Smith).

Pengelolaan keamanan informasi dilakukan secara koersif demi mempertahankan stabilitas rezim ketimbang memfasilitasi dialog deliberatif. Langkah-langkah represif ini meliputi penerbitan Surat Edaran Kapolri tentang Hate Speech (2015), pembentukan Virtual Police (2021), hingga pemutusan akses internet (internet shutdown) saat kerusuhan Papua 2019—yang kemudian diputus PTUN sebagai perbuatan melawan hukum oleh Presiden dan Menkominfo.

Meski merujuk pada kasus internasional (seperti di Prancis) untuk membuktikan bahwa disinformasi memiliki potensi bahaya riil terhadap keamanan fisik, respons illiberal di Indonesia seringkali melampaui batas proporsionalitas. Terlebih lagi, kredibilitas informasi negara sendiri ambruk akibat berbagai skandal instansional, mulai dari rekayasa kasus Ferdy Sambo (2022) hingga sikap acuh kepolisian yang melahirkan sinisme publik melalui slogan ironis: “Viral dulu baru diurus.”

Krisis kredibilitas ini memicu dinamika sosiologis berupa gerak sentrifugal, di mana masyarakat memalingkan muka dan menjauhi pers yang partisan serta negara yang tidak transparan. Mereka kemudian melakukan gerak sentripetal dengan berkumpul di pusat-pusat informasi baru di media sosial dan aplikasi perpesanan. Sayangnya, kepindahan ini menjebak publik dalam patologi kognitif berupa confirmation bias dan motivated reasoning (penalaran bermotif).

Berbeda dengan Amerika Serikat yang motivated reasoning-nya berakar pada polarisasi ideologi dua partai, di Indonesia fenomena ini berakar pada polarisasi sosiokultural berbasis figur tokoh (seperti kubu Jokowi vs Prabowo pada Pemilu 2014 dan 2019). Akibatnya, publik menilai kebenaran bukan berdasarkan fakta objektif, melainkan demi menyokong bias kelompoknya. Hal ini membuat upaya cek fakta di hilir menjadi kurang efektif karena masyarakat hanya mempercayai informasi yang menguntungkan figur junjungannya saja.

Evaluasi Kritis, Novelty Karya, dan Implikasi Solutif

Buku Politik Hoaks dan Hoaks Politik di Indonesia karya Ubaidillah memberikan sumbangan konseptual yang sangat signifikan bagi sosiologi media dan komunikasi politik. Karya ini memiliki keunggulan utama berupa kebaruan tesis struktural (novelty) yang membalikkan paradigma umum—membuktikan bahwa maraknya hoaks berakar dari krisis kepercayaan (distrust) publik terhadap pers partisan dan negara, bukan semata-mata kegagalan literasi individu.

Kekuatan ini didukung oleh pendekatan metodologis Analisis Wacana Historis (HDA) Ruth Wodak serta kekayaan studi kasus empiris historis, mulai dari Tabloid Obor Rakyat hingga putusan PTUN terkait internet Papua. Kendati demikian, buku ini secara jujur mengakui adanya keterbatasan metodologis dalam melacak aktor intelektual dan penyandang dana utama di balik sindikat buzzer anonim yang sifatnya tertutup.

Implikasi solutif yang ditawarkan buku ini menuntut perombakan total strategi penanganan disinformasi nasional. Selama ini, negara dan lembaga sipil terlalu fokus pada penanganan di tingkat hilir melalui edukasi atau program literasi digital pasif yang seringkali justru memperkuat dominasi wacana resmi pemerintah.

Ubaidillah menegaskan bahwa penanganan hoaks harus bergeser ke reformasi struktural di tingkat hulu, yang meliputi pemulihan independensi pers, transparansi kelembagaan negara, penghentian pelabelan (labeling) illiberal, serta penegakan hukum yang adil dan menyasar empat kategori pelaku: produsen konten, klien pemesan (aktor intelektual/penyandang dana), politisi penikmat wacana, hingga konsumen voluntaris yang menyebarkan informasi karena bias partisan.

Sebagai penutup, buku ini merupakan karya monumental yang wajib dibaca oleh akademisi, praktisi pers, pembuat kebijakan, dan publik luas. Ubaidillah berhasil membukakan mata kita bahwa untuk mengatasi kekacauan informasi digital, langkah utamanya bukanlah membungkam kritik warga melalui stempel hoaks yang illiberal, melainkan memulihkan kredibilitas institusional melalui penataan independensi pers, transparansi negara, dan akuntabilitas struktural yang sejati.

Penulis: Badiatul Muchlisin AstiEditor: Redaksi Apijiwa.id

Komentar Ditutup! Anda tidak dapat mengirimkan komentar pada artikel ini.