apijiwa.id – Bangsa yang besar tidak hanya berdiri di atas megahnya infrastruktur fisik atau jaminan perut yang kenyang, melainkan di atas fondasi intelektual yang kokoh. Sayangnya, upaya memperkuat fondasi tersebut di Indonesia kini tengah terancam. Keputusan pemerintah untuk menghentikan program donasi 1.000 buku ke Taman Baca Masyarakat (TBM) merupakan sebuah langkah mundur. Kebijakan ini berisiko memukul balik minat baca masyarakat yang baru saja merangkak naik, menyeretnya kembali ke titik nadir yang mengkhawatirkan.
Bagi masyarakat di kota besar, akses informasi mungkin semudah menggerakkan jempol di atas layar gawai. Namun, bagi pengelola Taman Baca Masyarakat (TBM) di pulau-pulau terluar, seperti di kepulauan Sumenep, Madura, buku fisik tetap menjadi satu-satunya jembatan menuju peradaban luar. Selama bertahun-tahun, perpustakaan desa dan TBM di wilayah terpencil ini sepenuhnya bergantung pada bantuan buku dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas).
Ketika bantuan ini dihentikan, TBM kehilangan fungsinya sebagai pusat ilmu pengetahuan dan berubah menjadi sekadar ruang kosong dengan rak-rak berdebu. Tanpa anggaran mandiri, pengelola di daerah sulit melakukan pengadaan koleksi secara rutin, apalagi biaya logistik pengiriman buku ke wilayah kepulauan seringkali melampaui harga buku itu sendiri.
Tanpa subsidi atau bantuan pusat, masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) akan kehilangan akses terhadap literasi berkualitas. Ini bukan sekadar kendala teknis, melainkan masalah pemenuhan hak asasi atas informasi.
Benturan Prioritas: Antara Otak dan Perut
Pemerintah saat ini tampak sangat agresif mempromosikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pilar utama pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Memang benar, gizi adalah prasyarat pertumbuhan fisik. Namun, muncul pertanyaan krusial: mengapa pemerintah seolah memosisikan kebutuhan perut di atas kebutuhan nalar?
Kita sepakat bahwa “buku adalah jendela dunia”. Ungkapan ini bukan sekadar kiasan puitis, melainkan realitas sosiologis. Melalui buku, seorang anak di pelosok Madura dapat menjelajahi teknologi Jerman hingga sejarah Mesir.
Sebaliknya, perut yang kenyang tanpa isi kepala yang mumpuni hanya akan melahirkan generasi yang pasif dan konsumtif. Fokus yang terlalu berat pada aspek nutrisi fisik dengan mengorbankan nutrisi intelektual adalah ketimpangan kebijakan yang fatal. Pembangunan manusia tidak boleh berhenti di meja makan; ia harus berlanjut hingga ke perpustakaan.
Penghentian bantuan buku ini bukan sekadar urusan logistik, melainkan ancaman nyata yang dapat menyeret bangsa ini kembali ke masa “primitif” dalam akses informasi. Minat baca yang mulai tumbuh di kalangan anak muda berkat dedikasi TBM kini terancam layu sebelum berkembang. Perlu diingat, literasi bukan sekadar kemampuan mengeja huruf, melainkan kapasitas untuk menganalisis konteks dan berpikir kritis.
Jika akses terhadap buku diputus, ruang diskusi di pelosok desa akan mati. Tanpa literasi yang mumpuni, anak bangsa akan kehilangan kompas untuk membedakan fakta dari disinformasi. Masyarakat yang buta literasi adalah masyarakat yang rentan dimanipulasi oleh kepentingan politik maupun ekonomi. Inilah potret kemunduran peradaban ketika sebuah bangsa lebih memilih rasa kenyang sesaat ketimbang kecerdasan yang berkelanjutan.
Menggugat Tanggung Jawab Negara
Negara memikul kewajiban konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 Ayat 3 UUD 1945 secara eksplisit mengamanatkan pemerintah untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional—sebuah sistem yang sudah sepatutnya mencakup akses literasi publik melalui TBM dan perpustakaan desa.
Menghentikan donasi buku dengan dalih efisiensi anggaran adalah argumen yang cacat logika. Dibandingkan dengan proyek-proyek mercusuar lainnya, anggaran literasi ini sangatlah kecil, namun dampak jangka panjangnya tak ternilai. Memutus keran bantuan buku berarti memadamkan harapan ribuan anak di pelosok untuk memimpikan masa depan yang lebih baik.
Kepada Bapak Presiden dan jajaran pembuat kebijakan, penting untuk disadari bahwa pembangunan manusia adalah proses yang holistik. Tidak boleh ada dikotomi antara pemenuhan gizi fisik dan gizi intelektual. Program Makan Bergizi Gratis semestinya tidak mengesampingkan keberlanjutan program donasi buku. Keduanya harus berjalan beriringan demi mewujudkan visi Indonesia Emas.
Saat ini, para pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di seluruh penjuru negeri—khususnya di wilayah pelosok—tengah menanti kepastian. Mereka membutuhkan amunisi baru untuk memberantas buta aksara dan kebodohan. Setiap paket buku yang terkirim ke desa terpencil adalah benih peradaban. Jangan biarkan benih tersebut gugur hanya karena anggaran dialihkan sepenuhnya untuk urusan konsumsi fisik semata.
Penutup
Buku tidak akan pernah bisa digantikan oleh semangkuk makanan. Perut yang kenyang akan kembali lapar dalam hitungan jam, namun ilmu dari selembar halaman akan menetap seumur hidup dan mampu mengubah nasib sebuah bangsa. Menghentikan bantuan buku ke TBM adalah langkah destruktif yang harus segera ditinjau ulang.
Kembalikan hak anak bangsa untuk membaca. Jangan biarkan mereka kembali ke zaman kegelapan informasi hanya karena kita terlalu terpaku pada urusan perut. Literasi adalah harga mati jika bangsa ini ingin berdiri sejajar dengan dunia. Pak Presiden, jangan tutup jendela dunia itu; biarkan ia tetap terbuka lebar bagi setiap anak di pelosok Nusantara.
