apijiwa.id – Peringatan 17 Agustus 2026 kembali dirayakan sebagai Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Perayaan seremonial dan pidato kenegaraan digelorakan untuk merawat ilusi bahwa bangsa ini telah sepenuhnya merdeka. Namun, di balik kemeriahan tersebut, kenyataan pahit kembali menghantam rakyat: kelas buruh, kaum tani, kaum miskin kota, hingga pemuda dan mahasiswa kian terperosok ke dalam jurang penderitaan.
Revolusi yang direbut pada 1945 belum menuntaskan tugas-tugas demokratis nasional untuk mengubah struktur sosial-ekonomi. Hingga saat ini, masyarakat Indonesia masih terjerat dalam sistem Setengah Jajahan Setengah Feodal (SJSF) yang melanggengkan penindasan, penghisapan, dan keterbelakangan.
Watak SJSF yang didominasi oleh tiga musuh rakyat—Imperialisme, Feodalisme, dan Kapitalisme Birokrat—membuat kekayaan alam Indonesia dikuras habis oleh korporasi multinasional dan borjuasi komprador, dengan fasilitasi kapitalis birokrat melalui aparat negara. Di saat yang sama, sisa-sisa feodalisme di perdesaan terus mencekik kaum tani akibat ketimpangan penguasaan lahan.
Realitas ini terbukti dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat angka kemiskinan sebesar 8,25% (23,36 juta jiwa) per September 2025—angka yang bahkan diukur dengan garis kemiskinan sangat rendah, yaitu Rp669.235 per kapita per bulan. Kondisi ini berjalan beriringan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka yang menembus 7,46 juta jiwa. Jutaan pemuda yang seharusnya menjadi tenaga produktif justru dibiarkan tanpa kepastian masa depan, sehingga rentan terperosok ke dalam lingkaran kriminalitas dan tindakan antisosial.
Momentum 81 tahun kemerdekaan harus menjadi refleksi bahwa di bawah sistem SJSF, kesejahteraan dan kedaulatan tidak akan pernah diberikan secara cuma-cuma oleh kelas penguasa.
Penderitaan Agraria dan Eksploitasi Buruh
Akar penderitaan kronis rakyat Indonesia terletak pada ketimpangan penguasaan alat produksi pokok: tanah. Sisa-sisa feodalisme hari ini berwujud monopoli lahan oleh elit tuan tanah dan korporasi raksasa melalui skema perizinan tambang, perkebunan skala besar, hingga Proyek Strategis Nasional (PSN). Mayoritas kaum tani terpaksa hidup melarat sebagai petani gurem dengan lahan di bawah 0,5 hektar, atau bahkan kehilangan tanahnya sama sekali dan menjadi buruh tani upahan.
Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (CPA) 2025 mencatat perampasan 914.574 hektare lahan yang memicu 341 konflik agraria dan menghancurkan penghidupan 123.612 keluarga. Perampasan lahan ini tak jarang disertai kekerasan dan kriminalisasi demi melayani arus modal imperialisme.
Eksploitasi lahan secara ugal-ugalan ini melahirkan bencana ekologis struktural. Deforestasi di wilayah hulu menghancurkan benteng mitigasi alami, membuat kawasan agraris—seperti pegunungan Banjarnegara hingga lanskap Gunung Slamet—terus-menerus dihantam longsor dan banjir bandang. Di hilir, eksploitasi pasir dan batu skala besar merusak fungsi ekosistem sungai.
Kaum tani yang tergusur akhirnya berbondong-bondong migrasi ke perkotaan, menumpuk menjadi cadangan tenaga kerja melimpah. Kelimpahan ini dimanfaatkan untuk menekan upah buruh semurah mungkin demi akumulasi kapital. Krisis ini kian diperparah oleh gelombang PHK. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 88.519 buruh terkena PHK sepanjang tahun 2025, yang didominasi sektor manufaktur di Jawa Barat. Buruh yang kehilangan pekerjaan berpadu dengan jutaan penganggur menciptakan potensi ledakan krisis sosial.
Komersialisasi Kebudayaan dan Pendidikan
Di tengah kemerosotan ekonomi, sektor kebudayaan dan pendidikan turut dijadikan alat pelanggeng penindasan. Pendidikan dalam sistem SJSF tidak diorientasikan untuk pembebasan rakyat atau pemecahan krisis nasional, melainkan sekadar mencetak buruh murah dan tenaga ahli yang menghamba pada kepentingan imperialisme.
Karakter ini dibalut oleh kebijakan komersialisasi, privatisasi, dan liberalisasi. Perguruan tinggi didorong menjadi korporasi pemburu laba melalui skema Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Akibatnya, biaya pendidikan seperti Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) melambung tinggi. Pendidikan menjelma menjadi komoditas eksklusif yang mencabut hak pemuda dari kelas buruh dan tani untuk mengakses ilmu pengetahuan.
Data BPS menunjukkan bahwa dari 66,83 juta pemuda, hanya 12,04% yang mampu menyelesaikan pendidikan tinggi. Alih-alih membongkar akar komersialisasi, negara hanya menyodorkan katup pengaman sosial berupa program beasiswa yang terbatas.
Militerisme dan Pembungkaman Demokrasi
Ketimpangan struktural ini memicu perlawanan rakyat, seperti gelombang aksi massa Agustus 2025. Namun, rezim yang berkuasa meresponsnya dengan pengerahan aparat untuk melakukan teror, intimidasi, represi, hingga kriminalisasi terhadap aktivis.
Ruang demokrasi kian menyusut seiring menguatnya keterlibatan militer dalam ranah sipil melalui pendirian Batalyon Teritorial Pembangunan, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga penyerapan hasil pertanian. Penguatan militerisme di ranah sipil berbanding lurus dengan peningkatan kekerasan terhadap rakyat.
Data KPA 2025 mencatat 404 aktivis agraria dikriminalisasi, 312 mengalami kekerasan fisik, 19 tertembak, dan 1 orang gugur dalam konflik tanah. Sementara itu, KontraS mencatat 6.719 orang diamankan dan lebih dari 1.000 aktivis menjalani proses hukum pasca-aksi Agustus 2025.
Sejarah mencatat bahwa pemuda dan mahasiswa memiliki peran vital dalam perjuangan rakyat. Namun, sebagai bagian dari kelas borjuis kecil yang rentan terhadap sikap pragmatis, gerakan mahasiswa akan runtuh jika memisahkan diri dari massa. Kemenangan taktis hanya dapat diraih ketika pemuda-mahasiswa menyatu dengan kelas buruh dan kaum tani.
Garis Perjuangan
Berbagai krisis struktural yang terjadi saat ini merupakan produk langsung dari sistem Setengah Jajahan Setengah Feodal. Peringatan 81 tahun kemerdekaan tanpa upaya menghancurkan belenggu imperialisme dan feodalisme adalah pengkhianatan terhadap cita-cita proklamasi.
Solusi atas persoalan ini tidak bisa diselesaikan melalui reformasi dangkal atau sekadar pergantian elit. Satu-satunya jalan keluar adalah mengobarkan perjuangan demokrasi nasional yang anti-imperialisme, anti-feodalisme, dan anti-kapitalisme birokrat.
Pemuda dan mahasiswa harus turun ke pabrik-pabrik dan desa-desa, membangun aliansi strategis bersama rakyat, serta mewujudkan Reforma Agraria Sejati dan Industrialisasi Nasional milik rakyat.
Bersatulah Kaum Tertindas Seluruh Dunia! Jayalah Perjuangan Massa Rakyat!
