apijiwa.id – Musim kemarau di beberapa daerah seringkali dianggap sebagai “kutukan” tahunan. Setiap kali musim ini tiba, dampaknya langsung dirasakan oleh warga, mulai dari sawah yang mengering dan retak-retak, sumur warga yang kehabisan air, hingga krisis air bersih yang melanda berbagai pelosok perdesaan.
Persoalan ini seolah berulang terus dari tahun ke tahun tanpa ada penyelesaian yang tuntas, membuat masyarakat harus berjuang sendiri. Ada yang harus berjalan jauh mencari sisa air di sumur lain, membeli air bersih demi bertahan hidup, atau bahkan melakukan ritual tertentu sesuai arahan tokoh agama mereka agar hujan segera turun. Di tengah kesulitan tersebut, timbul pertanyaan: Apakah para pemangku kebijakan benar-benar melihat dan peduli pada penderitaan ini? Ataukah mereka hanya peduli pada masyarakat saat musim kampanye saja?
Guna mencari sudut pandang lain, penelusuran sejarah dapat membawa ingatan sejenak ke masa lalu—tepatnya ke era Jawa Klasik yang mencakup masa Mataram Kuno, Kediri, Tumapel/Singhasari, hingga Majapahit—untuk melihat bagaimana cara leluhur mengatasi masalah kekeringan.
Menghalau Langit Tanpa Hujan: Kebijakan Strategis Kerajaan
Dalam struktur politik masyarakat Jawa Klasik, kesejahteraan rakyat dan kesuburan tanah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kehadiran sosok Dewi Sri sebagai lambang kesuburan menunjukkan bahwa urusan pertanian dan ketersediaan air bukanlah hal sepele. Oleh karena itu, penanganan kekeringan tidak dibebankan begitu saja kepada masyarakat secara mandiri. Pemerintah kerajaan turun tangan langsung dan menjadikan masalah air sebagai proyek strategis negara.
Para penguasa mengerahkan tenaga kerja dalam jumlah besar melalui sistem kerja wajib atau gotong royong komunal untuk membangun infrastruktur air raksasa. Keterlibatan langsung pihak kerajaan ini tercatat dengan jelas dalam berbagai prasasti sejarah. Berikut adalah beberapa bukti autentiknya:
Pertama; Prasasti Kamalagyan (1037 M)
Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan. Ketika itu, Raja Airlangga memerintahkan pembangunan tanggul besar bernama Waringin Sapta di aliran Sungai Brantas. Tujuan utama pembangunan ini adalah mengatur debit air guna mencegah banjir bandang. Selain itu, bendungan ini berfungsi ganda sebagai pengatur tata air yang stabil untuk mengairi lahan pertanian di sekitarnya, sehingga pasokan air tetap terjaga saat musim kemarau panjang. Sebagai bentuk apresiasi, penduduk desa di sekitar bendungan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak (swatantra) atas imbalan tugas mereka merawat dan menjaga bendungan tersebut.
Kedua; Kesaktian Bhagawanta Bari dan Prasasti Harinjing (804 M)
Dalam Prasasti Harinjing, diceritakan seorang tokoh bernama Bhagawanta Bari yang memiliki “kesaktian”. Kesaktian di sini bukanlah kekuatan super fiktif seperti dalam jurus anime, melainkan kepiawaiannya dalam membangun tanggul dan saluran air di Sungai Harinjing. Tanggul buatan Bhagawanta Bari terbukti sangat ampuh untuk mengendalikan banjir sekaligus menyuburkan lahan pertanian warga. Berkat jasanya yang besar, penguasa saat itu menganugerahkan status tanah perdikan (sima) atau daerah bebas pajak kepada Bhagawanta Bari. Sebuah bentuk penghargaan nyata bagi pahlawan pengatur air.
Ketiga; Master Manohari Sang Pengendali Air
Tokoh hebat berikutnya tercatat dalam Prasasti Pananggaran dan Sumundul (869 M). Prasasti ini mencatat pembangunan bendungan lokal di Pananggaran oleh Rakyan Wiku Padan Lwar Pu Manohari. Air dari bendungan tersebut dialirkan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan irigasi lahan pertanian masyarakat setempat. Sekali lagi, Pu Manohari membuktikan bahwa “pengendalian air” dilakukan melalui kecerdasan berupa pembangunan bendungan di dunia nyata, bukan dengan kekuatan gaib.
Keempat; Prasasti Panggumulan (902 M)
Prasasti Panggumulan yang terbit pada 902 M berkaitan dengan upaya pemuliaan pangan. Prasasti ini menyebutkan pejabat-pejabat yang menjaga lumbung padi (tunggu durung) dan pejabat yang mengurusi perberasan (huluwras). Meskipun prasasti ini tidak spesifik mencatat tentang kekeringan, secara kontekstual prasasti ini mencatat penanganan krisis pangan yang biasanya identik dengan kemarau.
Kelima; Prasasti Tlu Ron (900 M) dan Prasasti Kandangan (1350 M)
Perhatian kerajaan terhadap tata air terus berlanjut di masa-masa berikutnya. Prasasti Tlu Ron merekam pembukaan jaringan saluran irigasi baru khusus untuk area persawahan. Sementara itu, Prasasti Kandangan dari era Kerajaan Majapahit menunjukkan bahwa sistem birokrasi tata air pada masa itu sudah sangat matang, bahkan telah memiliki jabatan resmi khusus untuk pengatur air.
Bukti Pengendalian Air Leluhur di Masa Majapahit
Kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya dikenal sebagai salah satu imperium terbesar di Nusantara. Kejayaan mereka tidak hanya tampak dalam bidang politik dan kekuasaan, tetapi juga dalam kemajuan teknologi pertanian.
Berdasarkan temuan arkeologi di kawasan Trowulan, Mojokerto, para leluhur kita ternyata sudah mampu merancang tata air perkotaan dan perdesaan dengan sangat rapi. Mereka memanfaatkan waduk, kolam buatan seperti Kolam Segaran, hingga jaringan saluran pipa atau parit tersembunyi yang terbuat dari susunan batu bata merah. Pipa-pipa bata ini ditanam di dalam tanah untuk mengalirkan air dari satu tempat ke tempat lain secara efisien.
Sistem irigasi bawah tanah warisan Majapahit ini memiliki keunggulan luar biasa jika dibandingkan dengan saluran air terbuka konvensional. Karena air dialirkan di dalam tanah, volume air yang terbuang akibat penguapan karena panas matahari dapat dicegah secara maksimal. Selain itu, metode ini memungkinkan air langsung meresap ke area sekitar akar tanaman, sehingga kelembapan tanah terjaga dengan baik dan kesuburan tanaman lebih terjamin.
Jika kita melihat kondisi pertanian modern saat ini yang seringkali menghadapi tantangan berat seperti kekeringan berkepanjangan, perubahan iklim, dan kelangkaan air bersih, sistem cerdas ala Majapahit ini sangat layak untuk dilirik dan dipelajari kembali. Selain ramah lingkungan, metode tersebut tergolong ekonomis karena memanfaatkan prinsip gravitasi alami serta material yang sederhana.
Kendati demikian, menghidupkan kembali teknologi kuno di era modern tentu memiliki tantangan tersendiri. Masalah utama yang sering dihadapi saat ini adalah alih fungsi lahan. Banyak kawasan pertanian subur atau situs bersejarah yang kini telah berubah wujud menjadi permukiman padat penduduk dan kawasan industri. Belum lagi ditambah faktor cuaca ekstrem akibat perubahan iklim global yang membuat pola curah hujan menjadi sulit ditebak.
Secara keseluruhan, sistem irigasi kuno dari era Mataram Kuno hingga Majapahit membuktikan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah ahli tata air yang sangat andal. Di masa klasik, selain pembangunan fasilitas fisik, diterapkan pula hukum yang tegas bagi mereka yang merusak saluran irigasi, bendungan, atau mencuri air. Hal ini menjadi bagian penting dalam menjaga kelestarian lingkungan itu sendiri. Jika kearifan lokal dan teknologi leluhur ini dipadukan dengan ilmu pengetahuan modern, hal tersebut tentu bisa menjadi solusi jitu yang berkelanjutan demi mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian sektor pertanian di masa depan.
Belajar dari Masa Lalu untuk Menghadapi Krisis Air Hari Ini
Fenomena kekeringan berulang yang kerap melanda berbagai wilayah di Indonesia setiap musim kemarau bukanlah sekadar takdir alam yang harus diterima begitu saja tanpa ikhtiar, atau malah hanya disikapi dengan pasrah, “bejone wong dhewe-dhewe” (keberuntungan masing-masing orang). Dari kilas balik sejarah era Jawa Klasik—mulai dari Mataram Kuno, Kahuripan, hingga Majapahit—kita belajar bahwa krisis air dan ancaman gagal panen berhasil diatasi berkat adanya sinergi yang kuat antara visi kepemimpinan yang nyata dan partisipasi aktif masyarakat.
Para penguasa di masa lalu membuktikan bahwa jabatan bukanlah sarana untuk menebar janji lima tahunan semata, apalagi diperjualbelikan. Jabatan adalah wujud tanggung jawab untuk turun tangan langsung menjadikan ketersediaan air sebagai proyek strategis negara, mengerahkan sumber daya, serta memberikan apresiasi nyata kepada pihak yang berjasa membangun infrastruktur air. Seorang pemimpin tentu tidak boleh abai atau pura-pura tuli terhadap jeritan rakyatnya yang kesulitan mendapatkan air bersih dan mempertahankan lahan pertanian demi bertahan hidup.
Di sisi lain, masyarakat Jawa Klasik juga tidak berpangku tangan menunggu uluran bantuan atau sekadar percaya pada obral janji di mimbar-mimbar ceramah. Mereka bahu-membahu merawat tanggul, mengelola saluran irigasi, serta menjaga kelestarian lingkungan secara komunal yang terbukti menjadi kunci utama ketahanan pangan di masa lampau.
Hari ini, krisis air bersih dan ancaman kekeringan yang rutin melanda Indonesia harus disikapi dengan kesadaran kolektif serupa antara pemerintah dan warganya. Masalah ini tidak akan pernah tuntas jika para pemimpin di tingkat pusat hingga daerah hanya bisa mengobral janji manis saat kampanye, sementara pada kenyataannya mereka abai terhadap kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan yang tak terkendali, dan penderitaan warga desa yang sumurnya mengering setiap tahun.
Oleh karena itu, sudah saatnya kita merefleksikan kembali kearifan leluhur Nusantara dengan memadukan teknologi tata air cerdas dan kebijakan ekologis yang benar-benar berpihak pada rakyat. Pemerintah harus hadir melalui aksi nyata pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, sementara masyarakat harus kembali merajut budaya gotong royong dalam merawat alam dan lingkungan sekitar. Pada akhirnya, merawat air sama artinya dengan merawat masa depan bangsa Indonesia agar dapat terbebas secara permanen dari ancaman kekeringan tahunan.
