apijiwa.id – Selama berabad-abad, runtuhnya Kemaharajaan Majapahit diselimuti kabut mitos dan narasi tradisional yang menyebutkan bahwa imperium besar ini hancur seketika akibat serangan dari luar. Namun, fakta historis yang terekam dalam prasasti-prasasti akhir Majapahit—seperti Prasasti Jiyu dan Petak—menyingkap tabir yang berbeda. Keruntuhan Majapahit bukanlah peristiwa dramatis yang terjadi dalam semalam, melainkan proses “pembusukan dari dalam” akibat perang saudara yang berkepanjangan.
Dalam tradisi lisan dan karya sastra seperti Serat Darmogandul, disebutkan bahwa Majapahit runtuh akibat serangan Kesultanan Demak. Dikisahkan pula Prabu Brawijaya terpaksa melarikan diri didampingi dua abdi setianya, Sabdo Palon dan Naya Genggong, sambil dikejar oleh Sunan Kalijaga yang berusaha mengIslamkannya. Namun, penting untuk dicatat bahwa Serat Darmogandul diduga kuat baru ditulis pada akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20 oleh Ki Kalamwadi. Artinya, naskah ini lahir ratusan tahun setelah Majapahit dan Demak runtuh.
Faktor Penyebab Keruntuhan Menurut Para Ahli
Para sejarawan membagi faktor utama kemunduran Majapahit ke dalam dua ranah utama: Pertama; Disintegrasi Politik. Pasca-pemerintahan Raja Hayam Wuruk, pengaruh (mandala) Majapahit menyusut drastis. Penjelajah Portugis, Tomé Pires, mencatat bahwa wilayah pengaruh Jawa yang dulunya membentang hingga Sumatra, pada awal abad ke-16 hanya tersisa di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura.
Kedua; Perang Saudara dan Lepasnya Pesisir. Konflik internal berlarut-larut memicu pelabuhan-pelabuhan strategis di pesisir utara—seperti Tuban, Demak, Gresik, Jepara, Rembang, dan Surabaya—melepaskan diri dari kendali pusat.
Mengenai titik akhir Majapahit, sejarawan P.J. Veth menyebutkan bahwa kemaharajaan ini baru benar-benar runtuh antara tahun 1516 hingga 1521 Masehi. N.J. Krom dan B.J.O. Schrieke menambahkan bahwa kejatuhan Majapahit bukan semata karena Demak, melainkan akibat serangan dari Kediri (Daha) di bawah pimpinan Dyah Ranawijaya Girindrawardhana. Melalui Prasasti Jiyu dan Petak, Ranawijaya mengklaim dirinya sebagai penguasa yang membawahi Majapahit, Janggala, dan Kadiri.
Arkeolog Hasan Djafar menjelaskan bahwa pada era Bhre Kertabhumi, Majapahit diserang oleh Dyah Ranawijaya dari Daha. Perdebatan akademis masih berlangsung mengenai apakah pusat pemerintahan sengaja dipindahkan ke Daha atau Daha bertindak sebagai penakluk Trowulan. Meski demikian, catatan sejarah mengonfirmasi bahwa pada rentang tahun 1518–1521 Masehi, Kesultanan Demak akhirnya mengambil alih wilayah Jawa Timur tersebut.
Masa Transisi dalam Catatan Tomé Pires
Sekitar tahun 1513 M, Tomé Pires mencatat bahwa pusat pemerintahan Jawa pedalaman telah berpindah ke Daha di bawah kepemimpinan Batara Vojyaya yang beragama Hindu. Berbeda dengan gambaran Raja Hayam Wuruk yang dicintai rakyatnya dalam Desawarnana (Nagarakretagama), penguasa pedalaman pada era ini digambarkan berjarak dengan rakyat, bertabiat keras, bahkan kerap melakukan hobi berburu ekstrem hingga membahayakan rakyat jelata.
Di saat bersamaan, komunitas Muslim pesisir yang terdiri dari pedagang Arab, Persia, Gujarat, Benggala, Melayu, Tiongkok, hingga Moor berkembang pesat di utara Jawa. Melalui perdagangan, pernikahan, dan pemukiman, mereka bertahap memegang simpul ekonomi-politik. Di Demak, kepemimpinan Pate Rodim (Raden Patah) yang didukung kekuatan maritim kerap terlibat gesekan militer dengan kerajaan pedalaman. Analisis modern menunjukkan bahwa konflik ini murni bermotif perebutan pengaruh ekonomi dan politik, sebagaimana terekam langsung oleh kesaksian mata Tomé Pires.
Historiografi Tradisional dan Mitos Brawijaya
Sosok “Prabu Brawijaya” sebagai raja terakhir Majapahit baru muncul secara masif dalam karya sastra babad seperti Babad Tanah Jawi, Serat Kanda, dan Serat Darmogandul yang ditulis abad ke-18 hingga ke-20 Masehi. Slamet Muljana mencatat kemiripan antara Serat Kanda dan Babad Tanah Jawi, di mana raja terakhir dikisahkan melarikan diri ke Bali pasca-serangan Demak tahun 1478 M (ditandai sengkalan “Sirna Ilang Kertaning Bhumi”).
Dari Babad Tanah Jawi inilah berkembang narasi hubungan darah antara Prabu Brawijaya dan Raden Fatah (Jin Bun) yang lahir dari selir Tiongkok. Raden Fatah yang diangkat menjadi Adipati Demak dikisahkan berbalik menyerang ayahnya, hingga Prabu Brawijaya memilih untuk moksa.
Babad Tanah Jawi dipandang oleh para ahli sebagai teks legitimasi politik bagi dinasti penguasa Mataram Islam untuk menyambung silsilah mereka ke raja-raja Majapahit.
| Garis Waktu Publikasi dan Perkembangan Babad Tanah Jawi | |
| 1722 M | Digubah oleh Pangeran Adilangu II pada masa Pakubuwono II. |
| 1788 M | Digubah ulang oleh Carik Bajra atas perintah Pakubuwono III dan mulai beredar luas. |
| 1788–1836 M | Penyempurnaan naskah berlanjut hingga masa pemerintahan Pakubuwono VII. |
Kuat dugaan narasi Prabu Brawijaya dan penomorannya (Brawijaya I–VII) baru mengakar kuat setelah teks ini dikonsumsi publik pada akhir abad ke-18—lebih dari 300 tahun setelah Majapahit runtuh.
Popularitas versi Babad dan Penelusuran Sumber Sezaman
Masyarakat kita umumnya jauh lebih akrab dengan narasi Babad ketimbang data arkeologis ilmiah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Heru Effendy (2025) menjelaskan bahwa hingga tahun 1960-an, masyarakat umum memang tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber primer seperti prasasti kuno, kitab Pararaton, maupun Desawarnana.
Ketiga sumber autentik tersebut baru diterbitkan dalam bahasa Belanda pada tahun 1896—seabad setelah kisah Brawijaya versi Babad terlanjur mengakar kuat. Bahkan hingga tahun 1999, alih aksara prasasti dan teks-teks Kawi tersebut masih menjadi konsumsi eksklusif di lingkungan akademisi dan peneliti.
Oleh karena itu, kisah-kisah heroik, romantis, serta keberadaan situs petilasan Prabu Brawijaya pada hakikatnya merupakan produk dari historiografi tradisional dan ingatan kultural masyarakat. Dalam metodologi sejarah modern, karya-karya sastra ini memang tidak dikategorikan sebagai sumber primer untuk merekonstruksi fakta kejadian. Kendati demikian, naskah-naskah tersebut tetap bernilai tinggi sebagai cerminan worldview (cara pandang) masyarakat Jawa pada abad ke-18 dan ke-19 dalam memaknai sejarah leluhurnya.
Jika kita membandingkannya dengan bukti prasasti sezaman—sebagaimana dipaparkan Sri Wintala Achmad dalam Sejarah Raja-Raja Majapahit (2019)—garis silsilah penguasa Majapahit pasca-Raja Jayanagara sebenarnya tercatat jelas mulai dari Tribhuwana Wijayatunggadewi, Hayam Wuruk, Wikramawardhana, Suhita, Kertawijaya, Rajasawardhana, Girisawardhana, Singawikramawardhana, Bhre Kertabhumi, hingga berakhir pada Girindrawardhana / Dyah Ranawijaya yang memindahkan pusat pemerintahan ke Daha.
Uniknya, nama “Brawijaya” sama sekali tidak dijumpai secara tekstual dalam prasasti sezaman, dan naskah tradisional pun pada awalnya tidak mengenal penomoran gelar Brawijaya I hingga VII. Dalam penafsiran sejarah yang berkembang kemudian, para ahli dan pengamat terbagi menjadi dua pandangan populer: sebagian mengidentifikasi Bhre Kertabhumi sebagai sosok Prabu Brawijaya yang legendaris, sementara sebagian lainnya meyakini bahwa gelar Brawijaya merujuk pada sosok Dyah Ranawijaya.
Menatap Brawijaya: Antara Sejarah dan Tradisi
Status Prabu Brawijaya sebagai sosok historis murni masih menyisakan pertanyaan besar karena namanya hidup dalam memori kolektif, tetapi absen dalam bukti prasasti. Meski demikian, fakta ilmiah yang terus berkembang dari temuan para arkeolog dan sejarawan hendaknya dapat terus dipopulerkan untuk memperjelas batas antara fakta sejarah dan narasi sastra.
Pada akhirnya, dari dinamika masa transisi ini, terdapat pelajaran berharga yang bisa dipetik: persatuan suatu negeri sangat bergantung pada hadirnya pemimpin yang mengayomi. Ketika seorang penguasa mampu merangkul seluruh golongan secara adil dan mengutamakan kesejahteraan bersama, fondasi bangsa akan kokoh dan terhindar dari perpecahan internal.
