apijiwa.id—Bayangkan sebuah kerajaan besar yang armada lautnya begitu berkuasa hingga mampu merajai lalu lintas perdagangan dunia. Namun, keberadaannya kemudian seolah lenyap dan sulit direkonstruksi dalam historiografi modern selama berabad-abad. Kondisi ini bahkan sempat memunculkan anggapan bahwa Sriwijaya hanyalah cerita yang dibesar-besarkan.
Ratusan tahun wujud nyata kedatuan maritim ini tertelan kabut misteri, memicu perdebatan sengit tentang apakah imperium ini benar-benar ada atau sekadar legenda lokal. Padahal pada masa kejayaannya, Sriwijaya tidak hanya menguasai jalur laut, tetapi juga tampil sebagai salah satu pusat pembelajaran agama Buddha internasional yang didatangi para biksu dari berbagai penjuru Asia.
Untuk membuktikan bahwa Sriwijaya bukanlah sekadar isapan jempol, kita dapat menelusuri bukti-bukti autentik berupa peninggalan prasasti serta catatan sejarah dunia yang merekam kemegahannya. Namun, dalam menelusuri jejak tersebut, penting bagi kita untuk bersikap kritis agar tidak terjebak dalam hoax sejarah yang marak beredar di dunia digital.
Dalam bukunya Rahasia Nusantara (2024), Asisi Suhariyanto memberikan panduan berupa hierarki atau peringkat sumber sejarah untuk menilai keabsahan suatu informasi. Peringkat tertinggi ditempati oleh prasasti, tinggalan arkeologis, karya sastra, serta berita asing yang berasal dari masa sezaman dengan peristiwa tersebut. Di bawahnya, terdapat karya sastra dari masa kemudian, diikuti oleh mitos dan legenda. Sementara itu, tingkat terkemudian diisi oleh kajian serta interpretasi dari para ahli.
Dalam kerangka tersebut, semakin ke bawah posisi suatu sumber, semakin jauh pula jaraknya dari peristiwa asli yang hendak direkonstruksi. Meski demikian, bukan berarti sumber di tingkatan bawah otomatis tidak bernilai; seluruhnya tetap memerlukan proses kritik sumber.
Guna memperkuat pengujian dan terhindar dari disinformasi sejarah, kita juga perlu membiasakan diri mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar terhadap setiap informasi yang ditemui; Apa jenis sumbernya? Siapa yang membuatnya? Kapan dan di mana dibuat? Untuk tujuan apa sumber itu diciptakan? Serta bagaimana sumber tersebut digunakan?
Prasasti-Prasasti Sriwijaya
Penemuan Prasasti Kota Kapur di Bangka pada tahun 1892 (bertarikh 686 M) sempat memicu perdebatan sejarah. Pada tahun 1913, ahli purbakala Belanda, Hendrik Kern, menafsirkan kata “Sriwijaya” sebagai nama seorang raja bernama Raja Wijaya. Misteri ini baru terpecahkan lima tahun kemudian oleh peneliti asal Prancis, George Coedès. Ia membantah pendapat Kern dan membuktikan bahwa Sriwijaya sebenarnya adalah nama sebuah kerajaan berbentuk kadatuan.
Penafsiran Coedès didukung oleh istilah kadatuan dan datu pada prasasti tersebut, serta diperkuat oleh Prasasti Ligor di Thailand yang menyebut “Sriwijayendraja” (raja Sriwijaya) dan Piagam Leiden dari India (1006 M) yang mencatat Marawijayatunggawarman sebagai penguasa Sriwijaya dan Kataha (Kedah).
Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hyang, sebagaimana tercatat dalam Prasasti Kedukan Bukit. Nama lengkapnya, Dapunta Hyang Sri Jayanasa, diabadikan dalam Prasasti Talang Tuo. Keberadaan Sriwijaya sebagai salah satu kekuasaan terbesar di Nusantara banyak diungkap melalui belasan prasasti penting yang tersebar dari Sumatra, Lampung, Thailand Selatan, hingga India. Bahkan sebelum Prasasti Kedukan Bukit ditemukan, L. Berkhout telah melaporkan penemuan Prasasti Karang Berahi di Jambi pada 1904. Sebagian besar prasasti di wilayah Sumatra ditulis dalam aksara Pallawa dan bahasa Melayu Kuno, yang berisi sumpah setia serta kutukan bagi siapa saja yang berkhianat kepada kerajaan.
Berdasarkan penanggalan prasasti-prasasti tersebut, Sriwijaya diperkirakan mulai bangkit pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini tumbuh menjadi kekuatan maritim yang sangat berpengaruh dan mencapai puncak kejayaannya berkat keberhasilan menguasai jalur perdagangan strategis di Sumatra dan Selat Malaka. Kejayaan dan dominasi Sriwijaya juga terekam jelas dalam catatan perjalanan para pedagang dan musafir dari Arab, Persia, India, hingga Tiongkok.
Namun, masa keemasan tersebut mulai surut pada awal abad ke-11 Masehi. Keruntuhan Sriwijaya dipicu oleh serangan besar dari Kerajaan Chola dari India Selatan yang berambisi menguasai jalur perdagangan Selat Malaka. Menurut Prasasti Tanjore (Thanjavur) bertarikh 1030 M, serangan pasukan Rajendra Chola I berhasil memukul mundur Sriwijaya dan menawan rajanya, Sangrama Vijayatunggavarman. Peristiwa penaklukan ini menjadi titik balik yang membuat nama besar Sriwijaya perlahan meredup dan akhirnya hilang dari panggung sejarah.
Pusat Pemerintahan Sriwijaya
Dalam bukunya, Kedatuan Sriwijaya: Sebuah Perjalanan Suci (2019), I Made Geria menyebut Palembang sebagai salah satu kandidat utama pusat politik awal Kadatuan Sriwijaya. Penilaian ini didasarkan pada banyaknya prasasti peninggalan Sriwijaya yang ditemukan di Palembang, termasuk Prasasti Kedukan Bukit (682 M) yang menceritakan perjalanan suci (mangalap siddhayatra) Dapunta Hyang. Mengenai keberadaan pusat ini, muncul dua pandangan utama: teori “Datang ke Palembang” yang menganggap kawasan tersebut sebagai wanua baru, dan teori “Kembali ke Palembang” yang meyakini Sriwijaya sudah eksis sebelum tahun 682 M—sebagaimana dicatat oleh biksu I-Tsing saat singgah di Sumatra pada tahun 671 M.
Pemilihan kawasan Palembang yang didominasi rawa-rawa dan dataran aluvial sangat sesuai dengan karakter maritim masyarakat Melayu. Mereka beradaptasi secara adaptif dengan membangun rumah panggung kayu dan bambu. Lebih dari itu, Palembang sangat strategis karena berfungsi sebagai titik penghubung pedalaman dan pesisir melalui Sungai Musi, pintu masuk pelayaran niaga internasional di Selat Malaka, sekaligus menyediakan benteng pertahanan alam yang ideal.
Sebagai kerajaan maritim besar, Sriwijaya tidak meninggalkan sisa bangunan megah permanen layaknya kerajaan-kerajaan berbasis agraris di Jawa. Bahan kayu dan bambu yang mereka gunakan mudah lapuk dimakan waktu, sedangkan struktur batu atau bata yang tersisa (seperti di Bukit Siguntang) umumnya berupa kompleks keagamaan Buddha. Berdasarkan sebaran prasasti dan keramik, luas kota Sriwijaya diperkirakan mencakup separuh Kota Palembang modern dengan tata kota berpola aliran sungai (dendritik), alih-alih pola geometris kaku.
Kendati Palembang secara populer diyakini sebagai pusat Sriwijaya, sebagian kalangan berpendapat bahwa pusat pemerintahannya berada di Jambi. Perdebatan mengenai lokasi pasti ibu kota ini masih terus dinamis hingga hari ini. Kendati demikian, jika di masa mendatang ditemukan data historis baru yang lebih kuat dan sahih mengenai pusat pemerintahan Sriwijaya, temuan ilmiah tersebut tentu patut untuk diterima secara terbuka.
Catatan I-Tsing Tentang Sriwijaya
Slamet Muljana dalam Sriwijaya (2006) mengulas sosok Balaputradewa—yang terkait dengan Wangsa Sailendra di Jawa—saat tampil sebagai salah satu penguasa penting Sriwijaya. Tak lama setelah memegang pimpinan, Balaputradewa langsung menunjukkan pengaruh politiknya di kancah internasional dengan menjalin hubungan diplomatik erat bersama Raja Dewapaladewa dari Benggala, India. Hubungan ini dibuktikan melalui pembangunan sebuah wihara di kompleks Universitas Nalanda.
Keagungan Sriwijaya juga disaksikan langsung oleh I-Tsing, biksu asal Tiongkok yang singgah dan menetap di Sriwijaya sekitar tahun 671 M dalam perjalanannya menuju India. Sriwijaya bukan sekadar kekuasaan politik besar, melainkan juga pusat peradaban dan pendidikan Buddha yang sangat berkembang berkat dukungan penuh para raja.
Berdasarkan catatan I-Tsing, Sriwijaya memiliki pusat keilmuan Buddha yang terkemuka dengan ribuan biksu yang belajar, meneliti, dan mengamalkan ajaran keagamaan. I-Tsing bahkan menyarankan para pelajar untuk singgah selama dua hingga tiga bulan di Sriwijaya guna mendalami ajaran Buddha dan bahasa Sanskerta sebelum melanjutkan perjalanan ke Nalanda.
Selain I-Tsing, Sriwijaya menjadi rumah bagi tokoh-tokoh besar Buddha dunia, seperti Sakyakirti (penulis kitab Hastadandasastra) dan Dharmakirti. Nama terakhir merupakan biksu terkemuka yang pernah menjadi guru bagi Atisa, biksu asal Tibet yang menimba ilmu di Sriwijaya pada tahun 1011 hingga 1023 M. Meskipun aliran Mahayana menjadi yang paling dominan di antara aliran lainnya, masyarakat Sriwijaya dikenal sangat terbuka. Temuan arkeologis seperti arca Siwa, Ganesha, Candi Angsoka, dan Situs Bumiayu menandakan bahwa pemeluk agama Hindu turut hidup berdampingan secara harmonis.
Namun, seperti imperium besar lainnya, kemegahan Sriwijaya yang bertahan sejak abad ke-7 akhirnya meredup pada awal abad ke-11 Masehi. Secara umum, kemunduran ini dipicu oleh kombinasi serangan militer asing, bertambahnya wilayah yang melepaskan diri, serta pendangkalan Sungai Musi yang merusak jalur perdagangan utama.
Hal ini sejalan dengan temuan Sakinah Hasibuan, Cipto Duwi Priyono, dan Burhanudin Nasution dalam MIND: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Budaya (2025). Mereka mencatat bahwa keruntuhan Sriwijaya disebabkan oleh faktor internal—seperti melemahnya kepemimpinan dan penurunan kekuatan angkatan laut—serta faktor eksternal berupa serangan Kerajaan Chola, munculnya kerajaan pesaing, dan lahirnya kekuatan baru di kawasan. Runtuhnya Sriwijaya pada akhirnya mengakhiri dominasi perdagangan di Selat Malaka serta mengikis pengaruh politiknya di Asia Tenggara.
Melihat Sriwijaya di Abad 21
Sriwijaya bukanlah kerajaan fiktif sebagaimana kerap digembor-gemborkan oleh sebagian influencer media sosial. Keberadaan kekuatan politik dan ekonomi besar di Asia Tenggara ini telah dibuktikan secara ilmiah melalui berbagai prasasti sezaman, catatan musafir asing, serta temuan arkeologis.
Refleksi dari perjalanan sejarah Sriwijaya memberi pelajaran yang sangat relevan bagi masyarakat Indonesia di era digital, terutama dalam menghadapi derasnya arus informasi saat ini:
Pertama; pentingnya menyaring informasi secara kritis. Sebagaimana sejarawan menyusun hirarki sumber ilmiah—dari prasasti sezaman hingga pemilahan mitos—untuk mengeliminasi hoaks sejarah, kita juga dituntut terbiasa memverifikasi kebenaran informasi di ruang digital. Di tengah masifnya disinformasi, ketelitian dalam memeriksa sumber, pembuat, dan konteks berita merupakan perisai utama agar bangsa ini tidak mudah teradu domba.
Kedua; komitmen merawat keberagaman dalam harmoni. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Sriwijaya tumbuh sebagai peradaban yang terbuka dan inklusif, tempat berbagai pengaruh agama dan budaya hidup berdampingan secara damai. Hal ini mencerminkan akar kebinekaan Indonesia. Perbedaan suku, agama, dan budaya seharusnya tidak menjadi celah bagi penyebaran narasi kebencian, melainkan sumber kekuatan kolektif—sebagaimana Sriwijaya dahulu berhasil menyatukan wilayah-wilayah maritim menjadi satu poros peradaban yang megah.
