apijiwa.id – Belakangan ini, setiap kali membuka linimasa media sosial, saya hampir selalu disuguhi perbincangan hangat tentang pidato seorang pemimpin negara. Pidato pimpinan tersebut kerap mencuri perhatian publik karena diwarnai “wejangan” unik, di samping berbagai kebijakannya yang kerap memicu perdebatan dan kontroversi di ruang publik.
Fenomena ini bahkan melahirkan gelombang kreativitas tanpa batas dari warganet, mulai dari meme yang menggelitik hingga lelucon satir di kolom komentar. Tak sedikit yang melontarkan celetukan khas dunia maya, seperti, “Jika Bapak yang bersangkutan berpidato, kiamat maju satu hari,” hingga nada rindu bernada guyon, “Kapan ya dengar pidato Bapak itu lagi?”
Namun, di tengah keriuhan linimasa dan gelak tawa dari guyonan segar tentang gaya komunikasi kepala negara modern tersebut, pikiran saya justru melayang jauh menembus lorong waktu. Hal itu memicu rasa penasaran yang aneh sekaligus menggelitik benak saya mengenai sejarah masa lampau Nusantara.
Saya mulai bertanya-tanya, apakah para penguasa besar pada masa lalu juga melakukan hal serupa? Pernahkah Maharaja Hayam Wuruk berpidato?
Jika beliau memang pernah menyapa rakyat atau para pejabatnya melalui orasi akbar, kira-kira seperti apa gaya bahasa dan pembawaannya? Apakah isi pidatonya membahas hal-hal bombastis atau nyeleneh versi masa lalu, seperti, “Orang Majapahit enggak pakai dolar kok”, atau mengklaim keberhasilan ekonomi dengan kalimat, “Hari ini kita surplus padi lagi agar bisa ekspor beras”? Bahkan, apakah mungkin beliau juga bercerita ala kisah rakyat seperti, “Itu salah satu petani di Lasem sehari mengupas cabya dapat 3 gram emas,” atau “Majapahit begini, Majapahit begitu, yang tidak suka dengan Majapahit silakan keluar dari Majapahit!”?
Apakah bentuk komunikasi politik seorang raja agung pada abad ke-14 menyerupai gaya pidato pemimpin-pemimpin masa kini? Berbekal rasa penasaran yang besar untuk menjawab tanda tanya tersebut, saya mencoba meluangkan waktu menelusuri berbagai sumber sejarah terkait cara Maharaja Hayam Wuruk menyampaikan titah, visi, serta kebijakannya kepada rakyat Majapahit.
Dalam penelusuran ini, saya berpijak pada saduran Desawarnana (Nagarakretagama) karya Slamet Muljana untuk melihat pupuh catatan Prapanca mengenai pidato Hayam Wuruk. Kemudian, saya mencocokkannya kembali dengan konteks yang ditulis Mien Ahmad Rifai dalam sadurannya yang renyah untuk kalangan umum. Dalam kitab tersebut, Prapanca memang tidak menyebutnya sebagai “pidato”, melainkan “titah raja”. Namun, jika dianalogikan dalam konteks kekinian, titah tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pidato.
Siapakah Hayam Wuruk?
Bicara mengenai Majapahit, puncak kejayaannya diraih di bawah pemerintahan Hayam Wuruk sebagai Maharaja Majapahit, yang didampingi oleh Patih Gajah Mada. Bahkan, Desawarnana mencatat bahwa wilayah mandala Majapahit berhasil membentang hingga ke luar Pulau Jawa.
Namun, siapakah sebenarnya Hayam Wuruk? Mari kita ulas maharaja yang namanya masih bergaung hingga hari ini.
Heru Effendy dalam Wijaya (2025) menyebutkan bahwa Sri Rajasanagara Dyah Hayam Wuruk adalah Maharaja Majapahit yang memerintah pada tahun 1351–1389. Dyah Hayam Wuruk naik takhta sekitar pertengahan tahun 1351 Masehi, setelah dikeluarkannya Prasasti Singhasari pada 27 April 1351. Pendapat ini didasarkan pada isi prasasti tersebut yang masih mencantumkan Tribhuwana sebagai penguasa tertinggi pada April 1351. Meskipun demikian, ada pula pendapat yang menyebut Hayam Wuruk naik takhta pada tahun 1350.
Prasasti Singhasari dikeluarkan oleh Gajah Mada atas perintah Tribhuwanottunggadewi. Menurut Pararaton, Dyah Hayam Wuruk lahir pada tahun 1334 Masehi, bersamaan dengan diangkatnya Gajah Mada menjadi Patih Amangkubumi. Ketika Gajah Mada dan pasukan Majapahit melakukan ekspansi ke Bali pada tahun 1343, Hayam Wuruk baru berusia sembilan tahun.
Prasasti Prapancasarapura mencatat bahwa Dyah Hayam Wuruk diangkat sebagai putra mahkota dengan wilayah kekuasaan awal di Jiwana atau Kahuripan. Diduga, saat itu beliau baru berusia sembilan tahun. Hal ini memperlihatkan bahwa Ratu Tribhuwanottunggadewi melatih calon penerusnya secara sangat matang.
Sri Rajasanagara merupakan gelar Dyah Hayam Wuruk saat menggantikan ibunya sebagai Raja Majapahit. Gelar ini telah tertulis dalam Prasasti Prapancasarapura, yang berarti sejak menjadi pemimpin lokal di Kahuripan, Hayam Wuruk sudah menggunakannya. Ketika Hayam Wuruk naik menjadi Maharaja Majapahit, wilayah Kahuripan kembali dipimpin oleh Tribhuwanottunggadewi. Terlihat jelas adanya pertukaran posisi pemerintahan antara ibu dan anak.
Saat menjabat sebagai Maharaja pada usia sekitar 17 tahun, Hayam Wuruk tetap mempertahankan Gajah Mada sebagai Patih karena rekam jejak dan kehebatannya. Kolaborasi erat antara Hayam Wuruk dan Gajah Mada inilah yang membawa Majapahit mencapai puncak keemasannya.
Dalam Desawarnana, yang selesai ditulis pada tahun 1365 Masehi, Mpu Prapanca mencatat petuah atau pidato Hayam Wuruk. Beliau digambarkan sebagai raja yang bijaksana dan sangat perhatian kepada rakyatnya. Mpu Prapanca sendiri menulis kitab ini jauh dari hiruk-pikuk ibu kota Majapahit, tepatnya di Kamalasana, setelah memilih meninggalkan ibu kota karena suatu alasan.
Catatan Mpu Prapanca tentang Pidato Hayam Wuruk
Mpu Prapanca mencatat isi pidato Hayam Wuruk pada pupuh ke-89. Berikut adalah saduran pupuh ke-89 oleh Slamet Muljana:
“Undang-undang sejak pemerintahan ibunda harus ditaati. Hidangan makanan sepanjang hari harus dimasak pagi-pagi. Jika ada tamu loba tamak mengambil makanan, merugikan, biar mengambilnya, tetapi laporkan namanya kepada saya. Negara dan desa berhubungan rapat seperti singa dan hutan. Jika desa rusak, negara akan kekurangan bahan makanan. Kalau tidak ada tentara, negara lain mudah menyerang kita. Karenanya peliharalah keduanya, itu perintah saya!”
Sementara itu, dalam saduran Desawarnana karya Mien Ahmad Rifai, bagian pidato tersebut terdapat pada bab khusus berjudul “Pesta Tahunan Kerajaan”:
“Siapa pun orang yang akan datang menghadap kemari janganlah sekali-kali dihalangi atau dibeda-bedakan. Jika ada kerja bakti, usahakan jangan sampai ada orang terlewatkan. Anjurkan kepada penduduk, dan berilah contoh teladan, agar semua cukai dan pajak pintu dilunasi… Undang-undang kerajaan, tata aturan, dan kebiasaan yang diberlakukan sejak pemerintahan Ibunda Ratu supaya terus ditaati. Oleh karena itu, hidangan makanan untuk keperluan satu hari harus dimasak pagi-pagi dan jamuan untuk tetamu supaya diatur dengan pantas. Jika ada tamu yang loba dan tamak dalam mengambil makanan, atau berbuat hal yang menyakiti hati, biarkan saja, tetapi catat namanya dan laporkan sebagai suatu pelanggaran. Jangan sekali-kali dilupakan bahwa desa dan kota itu tak ubahnya ibarat hutan dengan harimau. Jika pedesaan rusak maka kota dan negara akan kekurangan makanan, sehingga bala tentara jadi lemah. Jika tidak ada tentara yang menjaga, negara lain akan mudah menyerang kerajaan kita. Oleh karena itu, peliharalah keduanya dengan sebaik-baiknya supaya kita tetap kuat.”
Titah atau pidato tersebut merupakan wejangan Hayam Wuruk saat upacara atau pesta tahunan Majapahit. Jika dicermati, inti pidato beliau mencakup beberapa poin utama:
- Kepatuhan terhadap Hukum dan Tradisi. Segala undang-undang, aturan, dan kebiasaan yang berlaku sejak masa pemerintahan ibunda ratu wajib terus ditaati tanpa terkecuali.
- Pelayanan dan Keterbukaan terhadap Tamu. Siapa pun yang datang menghadap raja tidak boleh dihalangi atau dibeda-bedakan. Jamuan makanan untuk tamu harus diatur secara pantas dan disiapkan sejak pagi.
- Penanganan Pelanggaran Etiket. Jika ada tamu yang bersikap loba, tamak, atau menyakiti hati saat mengambil makanan, petugas diminta membiarkannya terlebih dahulu, tetapi nama pelanggar wajib dicatat dan dilaporkan kepada raja.
- Gotong Royong dan Kewajiban Pajak. Pelaksanaan kerja bakti harus dipastikan melibatkan seluruh warga. Selain itu, para pejabat hendaknya memberi teladan agar seluruh cukai dan pajak dapat dilunasi oleh penduduk.
- Hubungan Simbiotik Desa dan Negara (Analogi Harimau dan Hutan). Desa dan negara diibaratkan seperti hutan dan harimau yang saling membutuhkan. Jika perdesaan rusak, negara akan kekurangan pasokan pangan.
- Ketahanan dan Pertahanan Negara. Kekurangan pangan akibat rusaknya perdesaan akan melemahkan bala tentara. Tanpa tentara yang menjaga, negara lain akan mudah menyerang. Oleh karena itu, kesejahteraan desa dan kekuatan militer harus dipelihara bersama.
Dapat disimpulkan bahwa pidato Raja Hayam Wuruk berisi arahan strategis mengenai tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, serta pentingnya menjaga keharmonisan antara pusat kerajaan dan perdesaan demi stabilitas nasional. Poin utamanya menekankan bahwa kekuatan negara dan ketahanan militer sangat bergantung pada kesejahteraan wilayah perdesaan—yang diibaratkan sebagai hutan yang melindungi kelangsungan hidup harimau di dalamnya.
Pidato Hayam Wuruk dan Relevansinya bagi Indonesia Hari Ini
Catatan Desawarnana mengenai pidato Maharaja Hayam Wuruk menunjukkan bahwa puncak kejayaan Majapahit tidak hanya dibangun melalui ekspansi wilayah bersama Patih Gajah Mada, tetapi juga disokong oleh tata kelola pemerintahan yang terstruktur, kepatuhan hukum yang ketat, serta perhatian mendalam terhadap kesejahteraan rakyat di tingkat tapak.
Melalui titahnya, Hayam Wuruk menekankan pentingnya pelayanan publik yang inklusif tanpa diskriminasi, kedisiplinan administratif, serta pemenuhan kewajiban warga dalam membayar pajak dan bergotong royong. Pesan paling penting terletak pada analogi hubungan “desa dan negara” seperti “hutan dan harimau”, di mana kelangsungan pusat kekuasaan mutlak bergantung pada kesejahteraan wilayah perdesaan.
Pesan dari abad ke-14 ini memiliki relevansi yang sangat kuat bagi Indonesia di era modern. Hal ini tercermin dalam pentingnya pembangunan berbasis desa untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, peningkatan kesadaran hukum dan kedisiplinan fiskal, tuntutan birokrasi yang transparan dalam melayani masyarakat, serta keharusan merawat budaya gotong royong demi menjaga keharmonisan sosial di tengah tantangan zaman.
