apijiwa.id – Setiap tahun, Indonesia meluluskan jutaan anak muda dari perguruan tinggi dengan harapan bahwa pendidikan tinggi akan menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Namun, kenyataan di pasar kerja menunjukkan arah yang berbeda: gelar sarjana tidak lagi menjadi jaminan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Banyak lulusan baru (fresh graduate) menghabiskan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun mencari pekerjaan. Sementara itu, sebagian lainnya menerima pekerjaan berupah rendah atau bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dipelajari selama kuliah.
Fenomena ini bukan sekadar persoalan individu yang dianggap kurang kompeten, melainkan mencerminkan kesenjangan struktural antara sistem pendidikan, kebutuhan industri, dan mekanisme rekrutmen tenaga kerja di Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Agustus 2025, jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 154 juta orang, dengan 146,54 juta orang bekerja dan 7,46 juta orang masih menganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memang turun menjadi 4,85 persen, tetapi angka tersebut menyembunyikan persoalan yang lebih kompleks. Rata-rata upah buruh nasional hanya mencapai Rp3,33 juta per bulan—meningkat tipis sekitar 1,94 persen dibanding tahun sebelumnya.
Di balik penurunan tingkat pengangguran tersebut, terdapat kenyataan lain yang sering luput dari perhatian. BPS mencatat bahwa ratusan ribu penganggur berasal dari lulusan pendidikan tinggi. Dengan kata lain, peningkatan akses terhadap pendidikan tinggi belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesempatan memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan Indonesia bukan hanya tentang jumlah pengangguran, melainkan juga tentang kualitas penyerapan tenaga kerja.
Ironisnya, praktik rekrutmen di Indonesia justru memperlebar kesenjangan tersebut. Tidak sedikit perusahaan membuka lowongan posisi entry level, tetapi tetap mensyaratkan pengalaman kerja satu hingga tiga tahun, penguasaan berbagai perangkat lunak, kemampuan bahasa Inggris, keterampilan komunikasi yang baik, kepemimpinan, serta kesiapan bekerja di bawah tekanan.
Persyaratan tersebut pada dasarnya tidak keliru apabila diimbangi dengan kompensasi dan investasi pelatihan yang memadai. Persoalan muncul ketika posisi dengan tuntutan tinggi justru menawarkan gaji di sekitar upah minimum. Paradoks ini melahirkan pertanyaan sederhana tetapi mendasar: bagaimana seorang fresh graduate dapat memiliki pengalaman kerja apabila hampir semua perusahaan menjadikan pengalaman sebagai syarat utama untuk pekerjaan pertama mereka?
Sebagian pihak mungkin berpendapat bahwa perusahaan memiliki hak untuk menentukan standar rekrutmen. Argumen tersebut memang benar; dunia usaha menghadapi tekanan efisiensi, biaya pelatihan yang tinggi, dan persaingan global yang kian ketat. Dari sudut pandang bisnis, merekrut pekerja yang siap pakai dianggap lebih murah daripada melatih lulusan baru. Namun, apabila hampir seluruh perusahaan menerapkan logika yang sama, pasar kerja akan mengalami apa yang disebut experience trap—situasi ketika pengalaman menjadi syarat untuk bekerja, sementara pengalaman tersebut hanya bisa diperoleh setelah seseorang diterima bekerja.
Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa standar tinggi tidak selalu menjadi hambatan bagi lulusan baru. Jepang, misalnya, tetap dikenal memiliki budaya kerja yang kompetitif. Akan tetapi, perusahaan-perusahaan di sana telah bertahun-tahun menerapkan sistem shinsotsu saiyō, yaitu perekrutan khusus lulusan baru sebelum atau sesaat setelah mereka lulus. Perusahaan memahami bahwa lulusan baru belum memiliki pengalaman, sehingga pelatihan internal dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan beban biaya.
Singapura juga menunjukkan pendekatan yang berbeda. Data Kementerian Tenaga Kerja Singapura menunjukkan bahwa sekitar 9 dari 10 lulusan universitas berhasil memperoleh pekerjaan, dengan tingkat underemployment yang relatif rendah. Pemerintah, universitas, dan sektor swasta secara aktif menyediakan layanan karier, graduate programme, serta pendampingan transisi dari dunia pendidikan menuju dunia kerja.
Malaysia menghadapi tantangan yang lebih mirip dengan Indonesia, tetapi arah kebijakannya memberikan pelajaran penting. Laporan World Bank mengenai pasar kerja Malaysia menunjukkan bahwa pengangguran nasional berada pada kisaran 2,9 persen pada 2025. Namun, tantangan utamanya terletak pada skill-related underemployment, yaitu lulusan perguruan tinggi yang bekerja di bawah tingkat kualifikasinya. World Bank mencatat bahwa lulusan dalam kondisi ini dapat mengalami penalti upah hingga 49,3 persen dibandingkan dengan lulusan yang bekerja sesuai kompetensinya.
Temuan tersebut memberikan pelajaran penting bagi Indonesia. Persoalan utama bukan sekadar menciptakan lebih banyak lapangan kerja, melainkan menciptakan pekerjaan berkualitas yang mampu menyerap tenaga kerja berpendidikan tinggi sesuai kompetensinya. Jika tidak, pendidikan tinggi hanya akan menghasilkan inflasi gelar tanpa diikuti peningkatan produktivitas nasional.
Di sisi lain, menyalahkan perguruan tinggi sebagai satu-satunya penyebab merupakan penyederhanaan yang berlebihan. Berbagai kajian ILO dan World Bank menunjukkan bahwa kesenjangan antara pendidikan dan pasar kerja merupakan persoalan multidimensional yang melibatkan struktur ekonomi, produktivitas industri, sistem pelatihan, hingga mekanisme pencocokan tenaga kerja (labour market matching). Artinya, kualitas lulusan memang penting, tetapi tidak akan cukup apabila perekonomian tidak mampu menciptakan lapangan kerja bernilai tambah yang memadai.
Oleh karena itu, solusi terhadap persoalan ini harus dilakukan secara menyeluruh; Pemerintah perlu mempercepat industrialisasi berbasis nilai tambah, memperkuat investasi pada sektor yang menyerap tenaga kerja terampil, dan memberikan insentif bagi perusahaan yang membuka program trainee bagi lulusan baru.
Perguruan tinggi harus memperluas kerja sama dengan industri melalui program magang, proyek kolaboratif, dan sertifikasi kompetensi. Perusahaan perlu mulai memandang pelatihan sebagai investasi strategis, bukan sekadar biaya operasional.
Pada akhirnya, paradoks sarjana Indonesia bukan hanya persoalan sulitnya mencari pekerjaan. Persoalan ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan pendidikan tinggi, struktur ekonomi nasional, dan mekanisme rekrutmen tenaga kerja. Selama lulusan baru tetap dituntut memiliki pengalaman yang belum mungkin mereka miliki—sementara lapangan kerja berkualitas tumbuh lebih lambat daripada jumlah lulusan—maka gelar sarjana akan terus kehilangan daya tawarnya sebagai instrumen mobilitas sosial.
