apijiwa.id – Tidak kurang dari seratusan warga Dusun Karang Talun, Desa Mlilir, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang menggelar aksi unjuk rasa damai di Balai Desa Mlilir, Selasa (19/05/2026). Aksi massa yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan berakhir pada pukul 12.00 WIB tersebut mendapat pengamanan ketat dari aparat Polri dan TNI.
Sebelum menyampaikan aspirasinya, massa melakukan konvoi di sepanjang jalan kampung wilayah Dusun Karangtalun menggunakan mobil bak terbuka dan sepeda motor. Suasana arak-arakan tersebut bahkan menyerupai kampanye terbuka beberapa tahun lalu karena kehadiran beberapa pengendara motor yang menggunakan knalpot brong. Sepanjang jalan, mereka sengaja memainkan gas motor (bleyer-bleyer) hingga menimbulkan suara yang memekakkan telinga.
Dari atas mobil bak terbuka yang dilengkapi pengeras suara, sejumlah tokoh masyarakat bergantian menyampaikan orasi. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas dugaan penyelewengan dana yang diduga dilakukan oleh Kepala Dusun (Kadus) Karangtalun, Hariyadi, serta Kepala Desa (Kades) Mlilir, Jamhari.
Sorotan utama warga tertuju pada dugaan penyelewengan dan penggelapan dana Bantuan Sosial (Bansos) serta Program Keluarga Harapan (PKH). Tidak hanya itu, warga juga menuntut kejelasan terkait sertifikat tanah dalam program PTSL, biaya pologoro, dana program bedah rumah, pembangunan irigasi, pembangunan KDMT, hibah Pamsimas, hingga persoalan potongan pajak 14% dari dana hibah senilai Rp100 juta.
Selama ini, Kades Mlilir dan Kadus Karangtalun dinilai tidak transparan dalam pengelolaan anggaran kepada masyarakat, khususnya bagi warga Dusun Karang Talun. Puncaknya, kasus dugaan penyelewengan ini akhirnya dilaporkan oleh warga ke Polres Semarang.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Heriyanto menyampaikan bahwa aksi yang dilakukan warga Dusun Karangtalun ini merupakan puncak kejengkelan warga yang selama ini memilih diam. Warga mengklaim telah mengantongi data dan bukti terkait dugaan penyelewengan distribusi dana bantuan sosial (Bansos), khususnya di wilayah Dusun Karangtalun. Dugaan penggelapan dana bansos PKH tersebut disinyalir dilakukan secara sistematis dan rapi oleh Kepala Dusun (Kadus), Hariyadi.
“Terkait berbagai permasalahan ini, pemerintah desa melalui Kepala Desa (Kades) Mlilir harus berani membuka data penerima bantuan sosial secara transparan dan tidak perlu ada yang ditutup-tutupi lagi. Tidak mungkin Kades Mlilir tidak mengetahui permasalahan ini. Untuk itu, kami meminta proses hukum dilakukan secara adil dan transparan, serta menuntut oknum perangkat desa dan Kades Mlilir segera mundur dari jabatannya,” tegas Heriyanto di tengah aksi.
Heriyanto menambahkan, warga mendesak Kadus Karangtalun maupun Kades Mlilir untuk segera mengembalikan dana yang diduga telah mereka gelapkan kepada pihak yang berhak menerima. Meski nantinya dana tersebut dikembalikan, warga menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berjalan. Jika tuntutan ini tidak segera ditindaklanjuti dengan jelas oleh pihak desa, warga mengancam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar.
Sementara itu, Kades Mlilir, Jamhari menyampaikan bahwa dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial oleh Kadus Karangtalun, Hariyadi, menyasar 8 warga penerima manfaat. Aksi tersebut dilakukan dalam rentang waktu tahun 2022 hingga 2025. Total keseluruhan dana yang diduga digelapkan mencapai Rp40 juta hingga Rp60 juta.
“Di hadapan warga Dusun Karangtalun yang melakukan aksi ini, Kadus Karangtalun telah mengakui perbuatannya secara langsung. Dia menyatakan dengan jelas bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa melibatkan perangkat desa lain ataupun Kades. Terkait sanksi yang akan diberikan, saya selaku Kades Mlilir belum bisa menyampaikannya sekarang karena kami akan melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada tokoh masyarakat, penerima manfaat, serta Kadus yang bersangkutan,” terang Jamhari.
Usai menyampaikan aspirasi dan menerima penjelasan, ratusan warga langsung meninggalkan balai desa untuk kembali ke rumah masing-masing. Menariknya, Kadus Karangtalun, Hariyadi yang awalnya memberikan penjelasan di hadapan warga dengan suara lantang, mendadak menangis sesenggukan sambil menyalami warga setelah mendengar tuntutan agar dirinya segera mundur dari jabatan.
“Intinya, kami warga Karangtalun sudah banyak dirugikan oleh Kadus maupun Kades. Tuntutan kami jelas, mereka harus segera mundur dari jabatannya. Tidak perlu banyak alasan lagi, semua kebohongan sudah terbuka dan diketahui bersama,” tandas salah seorang tokoh masyarakat Karangtalun yang enggan disebutkan namanya.
Selama aksi damai berlangsung, ratusan personel dari Polres Semarang dan Koramil Bandungan melakukan pengamanan ketat di dalam maupun di luar gedung balai desa. Tampak hadir memantau jalannya aksi antara lain anggota Pamswakarsa Bandungan, petugas Kecamatan Bandungan, Kesbangpol Kabupaten Semarang, serta sejumlah kepala desa di wilayah Kabupaten Semarang.
