apijiwa.id – Jakarta seringkali dipandang secara niskala sebagai rimba beton yang tumbuh tanpa akar, sebuah metropolis yang dalam deru modernitasnya seolah menderita amnesia terhadap identitas agrarisnya. Dalam lanskap intelektual inilah, buku “Pasar Minggu Tempo Doeloe: Dinamika Sosial Ekonomi Petani Buah 1921–1966” karya Asep Suryana hadir sebagai sebuah penyalehan sejarah yang krusial.
Terbit melalui LIPI Press dengan supervisi editorial dari Dr. Muhamad Hisyam, karya ini tidak sekadar membangkitkan nostalgia sentimental, melainkan melakukan pemetaan analitis yang presisi mengenai transformasi wilayah pinggiran (periphery) Jakarta dari era kolonial menuju fajar kemerdekaan.
Penulis dengan mahir mengisi kekosongan historiografi yang selama ini cenderung urban-centric—hanya terpaku pada dinamika elit di pusat kota—dan justru membawa kita ke batas kota untuk melihat potret dekolonisasi yang lebih jujur dan “berbau tanah”. Melalui perspektif “sejarah dari bawah”, kita diajak memahami bahwa narasi besar bangsa ini juga berakar pada cangkul dan keranjang para petani buah yang menjadi fondasi otonomi lahan di selatan Batavia.
Fajar Emansipasi: Transformasi Lahan dan Runtuhnya Hegemony Tuan Tanah
Salah satu pilar analisis yang fundamental dalam buku ini adalah bagaimana perubahan status tanah menentukan otonomi ekonomi dan psikologis rakyat jelata. Peralihan dari hegemoni tuan tanah partikulir menuju pengelolaan pemerintah (Gubernemen) bukan sekadar pergeseran administratif, melainkan sebuah emansipasi sosiologis bagi petani.
Perbandingan karakteristik kepemilikan lahan antara era Tanah Partikulir (masa VOC hingga awal abad ke-20) dan era Tanah Gubernemen (pasca-1906/1921) menunjukkan pergeseran struktural yang signifikan dalam pengelolaan agraria. Pada era Tanah Partikulir, kepemilikan lahan dikuasai secara mutlak oleh para Tuan Tanah dari kalangan Eropa maupun Cina, seperti Chastelein, Po Gwan, dan Volmacht.
Pengelolaan lahan ini menerapkan birokrasi lokal dengan hierarki yang sangat ketat, yang mengalir dari Tuan Tanah, turun ke Bek, hingga ke Mandor atau Kepala Kampung. Akibatnya, beban petani sangat berat karena mereka terjebak dalam sistem Kemit (kerja paksa tanpa upah) dan Kena Kumpeni. Lahan pada masa ini difokuskan untuk memproduksi komoditas surplus seperti padi, karet, dan minyak sereh (citronella) demi memenuhi pasar ekspor Amerika Serikat.
Sebaliknya, transisi menuju era Tanah Gubernemen membawa perubahan yang lebih berpihak pada masyarakat lokal. Kepemilikan lahan beralih ke tangan Pemerintah Hindia Belanda yang kemudian diteruskan oleh Pemerintah Republik. Sistem birokrasinya pun berubah menjadi sistem desa dengan administrasi yang jauh lebih demokratis dan merdeka.
Dari sisi kesejahteraan, beban petani berkurang drastis karena mereka kini bertindak sebagai pemilik atau penggarap mandiri, dan sistem upah pun mulai dikenal luas. Alih-alih hanya mengeksploitasi komoditas ekspor mentah, fokus produksi beralih pada spesialisasi buah-buahan secara sistematis, yang secara langsung berhasil mendorong peningkatan kesejahteraan hidup para petani.
Warisan Cornelis Chastelein di Srengseng dan Tuan Polmak (Volmacht) di Jagakarsa sempat menciptakan struktur sosial di mana petani hanyalah instrumen produksi. Namun, ketika tanah-tanah ini dibeli oleh pemerintah—dimulai dari Ragunan pada 1906—terjadi “proklamasi kecil” di tingkat akar rumput. Petani bertransformasi dari sekadar alat produksi menjadi subjek ekonomi yang memiliki agensi. Kebebasan mengelola lahan inilah yang memicu ledakan komersialisasi buah-buahan, mengkristalkan identitas Pasar Minggu sebagai pemasok utama gizi bagi ibu kota.
Nadi Modernisasi, Badai Perang, dan Rekaman Memori Akar Rumput
Modernisasi di Pasar Minggu tidak terjadi secara organik, melainkan didorong oleh dualitas teknologi transportasi dan inovasi botani. Jalur Kereta Api Batavia-Buitenzorg (1873) bertindak sebagai arteri distribusi, sementara Balai Pembibitan Buah-buahan Ragunan (1921) menjadi otak saintifiknya. Di sini, sains kolonial merembes ke pekarangan rakyat melalui teknik okulasi dan hibridasi.
Salah satu pencapaian botani yang monumental adalah “Jambu Klutuk Sukun” yang tak berbiji. Menariknya, keunggulan bibit dari Pasar Minggu ini tercatat merambah hingga ke Tohudan, Solo pada 1936, di mana empat bibit cangkokan tumbuh menjadi pohon induk yang legendaris.
Dinamika ekonomi ini membuktikan bahwa Pasar Minggu adalah pemain ekonomi global. Pada tahun 1930 saja, tercatat sebanyak 1.697.244 kg buah-buahan diekspor ke Singapura. Namun, keagungan ini juga memunculkan dualisme ekonomi: di satu sisi terdapat perkebunan pemerintah (landbouw) yang modern—seperti kebun jeruk di Jati Padang dan jambu di Rawa Minyak—dan di sisi lain terdapat ekonomi pekarangan rakyat yang tetap tangguh dengan kearifan tradisionalnya.
Tak hanya buah, Pasar Minggu bahkan mengungguli Tasikmalaya dan Garut dalam hal perikanan melalui “Sistem Pasar Minggu” untuk pembiakan ikan Gurame, sebuah bukti kompleksitas ekosistem agraria yang seringkali terlupakan.
Kejayaan ini diuji secara brutal pada masa Pendudukan Jepang (1942–1945). Periode ini menjadi masa “mati suri” di mana orientasi ekonomi bergeser dari komersialisasi menjadi strategi bertahan hidup (survival strategy). Pohon-pohon durian dan jeruk ditebang paksa untuk diganti sayuran militer, irigasi rusak tak terurus, dan sumber daya manusia dikuras sebagai romusha.
Memori lisan merekam getirnya masa ini melalui kisah tragis pedagang duku di stasiun yang dipukuli tentara Jepang akibat kendala bahasa. Namun, sejarah memiliki ironi tersendiri; hancurnya irigasi di masa perang justru menjadi katalis pasca-kemerdekaan yang memaksa petani beralih secara masif ke tanaman buah yang lebih tahan kering, memperkokoh posisi wilayah ini sebagai basis perlawanan nasional, tempat Laskar Banteng Merah di Jagakarsa menjadikan rimbunnya kebun sebagai benteng gerilya.
Secara metodologis, Asep Suryana melakukan terobosan dengan mendobrak dogma “no document, no history”. Mengacu pada perspektif Dr. Muhamad Hisyam, buku ini menggunakan sejarah lisan untuk menangkap suara “orang kecil” yang kerap tersisih dari arsip kolonial. Kita mengenal sosok seperti Haji Mada yang berusia 73 tahun, Pak Risin yang ayahnya sukses mengumpulkan kekayaan dari dagang buah, hingga Haji Sarmada dari Kampung Jawa. Melalui kesaksian mereka, kita dapat membayangkan rute “Pulang Pasar” yang melelahkan, di mana para pedagang pikulan beristirahat di warung onde-onde di Kalibata Duren Tiga sebelum melanjutkan perjalanan ke Cikini.
Buku ini juga membedah toponimi sebagai artefak sosial yang hidup. Kampung Kandang dinamakan demikian karena setiap rumah memiliki kandang kerbau atau sapi, sementara Kalibata merujuk pada sungai yang tanggulnya diperkuat dengan bata oleh Belanda. Detail-detail humanis ini menyusun mozaik sejarah yang demokratis, memberikan kedaulatan kepada mereka yang selama ini hanya dianggap sebagai statistik.
Sebagai epilog, karya ini memberikan refleksi mendalam mengenai diskontinuitas kebijakan pada era Gubernur Ali Sadikin. Pasar Minggu yang semula dirancang sebagai “Jantung Hijau” perlahan tergerus menjadi penyangga permukiman. Meskipun kebun-kebun buah kini telah sirna di bawah aspal metropolis, nilai-nilai ketangguhan petani Pasar Minggu tetap menjadi cermin kearifan bagi kita hari ini.
Bagi para perencana kota dan akademisi, memahami sejarah lokal Pasar Minggu bukan sekadar bentuk nostalgia, melainkan syarat mutlak untuk membangun masa depan Jakarta yang lebih manusiawi dan beridentitas. Di balik hiruk-pikuk kecamatan yang padat ini, pernah ada kearifan agraris yang menghidupi kota dan menopang ekonomi bangsa.
