apijiwa.id – Di sebuah negeri yang dinamai Nusantara, yang konon katanya dibangun dengan semangat gotong royong, rasa malu, dan keluhuran budi, hidup pula satu fenomena yang makin hari kian menjelma menjadi ironi yang pahit.
Banjir bantuan sosial untuk rakyat miskin, tetapi justru banyak mengalir ke rumah-rumah apik berlantai keramik dingin, di mana mobil cukup bagus untuk ukuran rakyat miskin, terparkir gagah di halaman. Dan, di meja makan tersaji menu yang tak pernah mengenal istilah “menahan lapar.”
Namun rupanya, lapar nurani lebih ganas daripada lapar perut. Dan lapar itulah yang membuat sebagian orang yang seharusnya memberi malah mengambil, yang seharusnya membantu malah membebani, yang seharusnya malu malah merasa berhak.
Lunturnya Rasa Malu
Ada yang mengatakan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang ramah. Benar, ramah, tetapi pada kemaruk. Bantuan sosial yang seharusnya menjadi pegangan terakhir bagi mereka yang rapuh dalam cengkeraman kemiskinan, tiba-tiba berubah menjadi piala baru dalam perlombaan: “siapa paling dulu mengambil sebelum habis.” Aneh, tetapi nyata; ironi, tetapi laju; memalukan, tetapi dianggap biasa.
Kita harus mulai dari pertanyaan paling sederhana, tetapi paling menusuk: mengapa rumah yang keramiknya mengkilap, penghuninya masih antre bantuan sosial seolah mereka hidup dalam gubuk reyot? Mengapa sebuah keluarga yang penghasilannya mantap—bahkan mungkin lebih dari cukup—masih tega menerima Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan yang disediakan untuk mereka yang benar-benar berada di tepian hidup miskin?
Seakan-akan ada semacam dorongan kolektif bahwa kalau negara memberi, semua orang berhak mengambil, tanpa perlu melihat apakah dirinya termasuk yang berhak. Ada adagium baru yang beredar secara gelap di lorong-lorong kehidupan: “Bantuan itu rezeki. Menolak rezeki hukumnya tidak baik.” Betapa licinnya logika yang dipaksa mengikuti keinginan, bukan keadilan.
Padahal, di pelosok lain, banyak ibu-ibu yang benar-benar papa, sedang menahan lapar karena tak masuk daftar penerima. Banyak anak-anak sekolah yang harus berjalan tanpa sepatu karena keluarganya tak lolos verifikasi, sementara anak-anak aparat desa setempat justru masuk daftar. Ketika bantuan menjadi sesuatu yang diperebutkan dan bukan diprioritaskan, maka keadilan berubah menjadi ilusi yang menggantung di udara.
Masalah bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, sesungguhnya bukan sekadar administrasi yang salah, bukan pula sekadar keteledoran data. Permasalahan ini telah menjelma menjadi gejala sosiologis, yaitu lunturnya rasa malu. Hilangnya perasaan “tidak pantas” adalah tanda sebuah masyarakat sedang mengalami keretakan dalam nuraninya.
Di zaman dahulu, ajaran orang tua kita selalu menekankan rasa malu. “Lebbi bagus pote mata daripada pote tolang (Bahasa Madura: Lebih bagus mati daripada menanggung malu).” Tetapi kini, seakan-akan semboyan itu telah lama terkubur oleh slogan baru, “Kalau bisa dapat gratis, kenapa harus bayar sendiri?”
Wajah Baru Kemiskinan
Inilah wajah baru kemiskinan. Kemiskinan hati nurani. Fenomena ini bukan cerita baru. Ia muncul di banyak sudut Nusantara. Ada rumah dengan empat kamar, kulkas dua pintu, televisi layar lebar, motor matic terbaru, dan kadang bahkan mobil keluarga terparkir manis—semua hadir sebagai dekorasi kemakmuran—tetapi di dapur, sang ibu masih menyimpan kartu PKH atau KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) seolah itu simbol prestasi. Setiap pencairan bantuan menjadi momen yang ditunggu-tunggu, bukan karena kebutuhan, melainkan karena sayang kalau tidak diambil.
Anehnya, tak sedikit pula yang memamerkan bantuan itu di media sosial, lengkap dengan pose bangga sambil menenteng beras lima kilogram, seakan-akan itu hadiah lomba ketangkasan. Padahal di balik foto itu, banyak keluarga benar-benar miskin menangis karena tidak kebagian.
Kemaruk ini tidak berdiri sendiri. Ia diperkuat oleh dua hal, yaitu buruknya pendataan dan lemahnya kejujuran. Pendataan bisa diperbaiki, tetapi kejujuran? Itu soal karakter bangsa.
Bagaimana mungkin bantuan tepat sasaran jika data diri saja penuh rekayasa? Bagaimana mungkin keadilan sosial tegak jika sebagian warga menurunkan martabatnya menjadi pembohong demi Rp 400.000 atau raskin?
Dalam banyak cerita, para tetangga sering kali menjadi saksi pertama atas ironi ini. Mereka tahu siapa yang benar-benar miskin, siapa yang seharusnya dibantu, dan siapa yang hanya berpura-pura miskin. Tetapi mereka memilih diam, takut dianggap iri atau takut hubungan sosial retak. Akhirnya, yang berbohong merasa aman, yang jujur merasa ditindas.
Begitulah ironi terbesar dari masyarakat yang kehilangan keberanian untuk menegur. Sementara itu, mereka yang kaya tetapi berpura-pura miskin semakin merasa hebat, seakan-akan mereka adalah makhluk istimewa yang pantas menerima semuanya.
Anehnya lagi, sebagian dari mereka menjustifikasi tindakan mereka dengan logika heroik: “Kami juga rakyat. Masa rakyat dilarang menerima bantuan dari negara?” Logika yang menakjubkan, seperti memeras air dari batu. Tidak ada rasa malu, tidak ada timbang rasa, tidak ada akhlak sosial. Yang tersisa hanyalah hasrat menumpang pada program yang bukan miliknya. Dan kemudian, muncullah masalah lanjutan berupa bantuan yang salah sasaran ini tidak hanya merampas hak orang miskin, tetapi juga merusak struktur sosial.
Bom Waktu Sosial
Bansos yang tidak tepat sasaran adalah bom waktu sosial. Ia membuat kemiskinan tampak seperti permainan yang bisa dimanipulasi. Ia menumbuhkan mental bahwa menjadi miskin itu menguntungkan. Ia menggoyahkan spirit kerja keras dan menciptakan generasi yang menggantungkan diri pada bantuan negara, meski sebenarnya mampu berdiri sendiri.
Lebih parah lagi, ia membuat para penerima yang tidak berhak merasa superior, seakan mereka sangat pandai mengambil peluang. Padahal sesungguhnya, mereka sedang memperkaya diri dari jerih payah rakyat miskin lainnya yang membayar pajak melalui setiap barang yang mereka beli.
Akhirnya, bantuan sosial yang seharusnya menjadi jaring pengaman, berubah menjadi jaring laba-laba yang menjerat siapa pun yang tersentuh kemalasannya. Sesungguhnya, masalah bansos yang salah sasaran adalah potret kecil dari masalah besar bangsa ini: keserakahan yang dibungkus dengan kehalusan budaya, ketakutan ditegur yang dibungkus dengan sopan santun, serta keterampilan berakting yang dibungkus dengan istilah “saya ini orang kecil.”
Di negeri yang sebenarnya kaya, tetapi memilih berpura-pura miskin demi mendapat bagian kecil dari kue negara, kita harus bertanya: apakah kita benar-benar kekurangan uang, ataukah kita kekurangan rasa malu?
Tongkat Penyangga
Bantuan sosial itu ibarat tongkat penyangga. Ia dibuat untuk yang terjatuh, bukan untuk yang masih kuat berjalan. Tetapi kini, banyak yang masih kuat berlari sambil merampas tongkat penyangga itu dari tangan mereka yang benar-benar lemah.
Jika rumah keramik masih diberi bansos, jika pemilik mobil masih menerima PKH, jika penghasilan ratusan ribu per hari tidak menghalangi seseorang menagih bantuan beras, maka kita sedang hidup dalam sebuah tragedi moral.
Tragedi ini tidak akan berakhir hanya dengan pendataan ulang. Ia membutuhkan revolusi hati. Membutuhkan keberanian sosial untuk mengatakan: “Saya cukup. Berikan kepada yang lebih membutuhkan.” Sayangnya, kata “cukup” tidak pernah cukup bagi orang yang hatinya kurang.
Mungkin, tulisan ini adalah sindiran, ya. Tetapi ia juga doa. Doa bahwa suatu hari nanti, masyarakat Nusantara kembali menemukan rasa malu sebagai bagian dari identitasnya. Doa bahwa bantuan sosial tidak lagi diperlakukan sebagai rezeki nomplok, melainkan amanah negara bagi mereka yang benar-benar tak punya daya upaya.
Dan terutama, doa bahwa suatu hari, para pemilik rumah megah berkeramik mengilap, para pemilik mobil mentereng—yang selama ini ikut-ikutan mengambil hak rakyat miskin—berhenti menganggap diri mereka “miskin” atas bantuan yang tidak mereka perlukan. Sebab, bangsa besar tidak dibangun oleh mereka yang mengambil apa yang bukan haknya, tetapi oleh mereka yang rela melepaskan apa yang bukan bagiannya.
Maka, sebelum negara memperbaiki sistemnya, sebelum pemerintah memperbaiki datanya, marilah kita bertanya pada diri sendiri. Apakah kita sedang hidup sebagai warga negara yang beradab, ataukah kita sedang berubah menjadi pemuja amplop yang kemaruk? Jika jawabannya yang kedua, maka bukan kemiskinan yang menjadi musuh terbesar bangsa ini—melainkan kerakusan yang dipelihara dengan bangga.
