apijiwa.id – Muncul perdebatan mengenai sejauh mana kekuasaan Majapahit sebenarnya mencakup wilayah Indonesia. Meskipun dikenal memiliki pengaruh luas, para ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda. Sebagian berpendapat cakupan wilayahnya menyamai luas Indonesia saat ini, namun sebagian lain justru meragukannya.
Salah satu tokoh yang skeptis adalah C.C. Berg. Ia menegaskan bahwa kekuasaan nyata Majapahit hanya terbatas di Jawa Timur, Madura, dan Bali, sementara klaim atas wilayah Nusantara lainnya dianggap hanya sebatas ambisi atau cita-cita yang belum terwujud.
Menurut arkeolog Hasan Djafar, Majapahit merupakan kekuatan besar dengan struktur ekonomi agraris semikomersial yang mengandalkan kerja sama regional saling menguntungkan di Nusantara. Fokus utamanya adalah mengamankan komoditas dagang dan memperluas pasar bagi produk pertaniannya, sehingga Majapahit berperan sebagai pelindung demi stabilitas sosial-ekonomi kawasan.
Senada dengan hal tersebut, Ricklefs dalam Peri Mardiyono (2019) menekankan bahwa hubungan Majapahit dengan wilayah-wilayah di luar pusat kekuasaannya lebih bersifat jaringan perdagangan—mungkin melalui monopoli kerajaan—daripada kontrol administratif terpusat. Dengan demikian, kejayaan Majapahit sebenarnya terletak pada kekuatan jaringan politik dan perdagangan internasional yang mencakup wilayah hingga Campa, Kamboja, Siam, dan Vietnam.
Berdasarkan catatan asing sezaman, luas wilayah Majapahit dapat ditelusuri melalui laporan Tomé Pires, seorang penjelajah yang tiba di Jawa sekitar tahun 1513. Pires mencatat bahwa di masa jayanya, kekuasaan Jawa menjangkau hingga Maluku di timur dan Sumatra di barat, bahkan hampir seluruh Kepulauan Hindia Timur berada di bawah pengaruhnya.
Namun, ia juga mencatat adanya kemerosotan kekuasaan dalam satu abad terakhir. Struktur wilayah yang dinamis dan berubah-ubah ini sering dipahami melalui Sistem Mandala. Untuk validasi lebih lanjut, sumber primer yang sangat krusial adalah Kitab Desawarnana (Nagarakretagama), yang ditulis langsung oleh saksi mata pada masa keemasan Raja Hayam Wuruk.
Berdasarkan catatan Kitab Desawarnana, luas kekuasaan Majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk tercatat hampir setara dengan wilayah Indonesia modern. Secara terperinci, pengaruh Majapahit mencakup lebih dari 15 wilayah di Sumatra, lebih dari 20 daerah di Kalimantan, serta lebih dari 5 wilayah di Semenanjung Malaya.
Di bagian timur, terdapat lebih dari 15 wilayah yang tunduk, termasuk Bali, Wanin, Seram, dan Timor. Namun, Sunda tetap menjadi pengecualian karena tidak pernah berada di bawah kendali Majapahit, yang diduga akibat ketiadaan kesepakatan politik. Penting untuk dicatat bahwa ekspansi Majapahit tidak melulu dilakukan melalui kekuatan militer, melainkan juga melalui pendekatan diplomasi dalam kerangka Sistem Mandala.
Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Sistem Mandala? Secara sederhana, ini adalah model kepemimpinan di mana Majapahit menjadi pusat dari lingkaran kerajaan-kerajaan kecil. Alih-alih menggunakan batas negara yang pasti seperti peta zaman sekarang, Mandala lebih bersifat federasi wilayah merdeka.
Daerah-daerah ini tetap berdaulat namun bernaung di bawah perlindungan Maharaja dengan mengirimkan upeti setiap tahun sebagai bentuk pengakuan. Karena ikatannya bersifat politis dan ekonomi, batas wilayahnya seringkali kabur, berubah-ubah, bahkan bisa bersinggungan dengan pengaruh kerajaan lain.
Hal inilah yang menjelaskan mengapa catatan Tomé Pires menunjukkan perubahan wilayah Majapahit dari waktu ke waktu. Puncak kejayaan sistem ini terjadi pada era Hayam Wuruk sebagaimana didokumentasikan dalam Kitab Desawarnana, yang kemudian perlahan-lahan merosot setelah masa pemerintahannya berakhir.
Pada masa kejayaan Hayam Wuruk, wilayah kekuasaan Majapahit terbagi menjadi tiga zona utama. Zona pertama adalah pusat pemerintahan atau ibu kota tempat sang raja bertahta. Zona kedua, yang sering disebut Mancanegara, meliputi hampir seluruh Pulau Jawa (kecuali wilayah Sunda), Bali, Madura, serta daerah strategis di Sumatra seperti Lampung dan Palembang.
Sementara itu, zona ketiga atau Mandala Nusantara mencakup kepulauan yang lebih jauh. Wilayah ini membentang luas dari Semenanjung Malaya, Kalimantan, dan Sulawesi, hingga menyentuh kepulauan di timur seperti Maluku dan beberapa bagian wilayah Papua.
Konsep Mandala menitikberatkan pada kekuatan pengaruh pusat daripada sekadar batas peta yang statis. Hubungannya pun tergolong longgar dan praktis; selama suatu wilayah mengakui kekuasaan Maharaja dan rutin mengirimkan upeti, wilayah tersebut akan berada di bawah naungan perlindungan Majapahit.
Menariknya, pusat kerajaan tidak mencampuri kedaulatan internal anggotanya, baik dalam urusan pemerintahan maupun pembangunan budaya seperti candi. Namun, meski secara politik tidak mengekang, napas kebudayaan Majapahit tetap menyatu dengan masyarakat setempat melalui tradisi dan tutur cerita yang bertahan secara turun-temurun.
Sukawati Susetyo dalam Jurnal Forum Arkeologi Vol 27 tahun 2014 menyebut pengaruh Majapahit ternyata merasuk jauh hingga ke Bima dan Dompu, menciptakan perpaduan identitas yang unik. Jejaknya dapat ditemukan pada benda-benda bersejarah, seperti keris Samparaja yang mengusung tokoh mitologi Majapahit dan perhiasan sultan yang bermotif lambang negara Majapahit.
Di bidang seni, Prasasti Wadu Tunti menampilkan gaya pahatan wayang kulit yang sangat identik dengan budaya Jawa. Tidak hanya soal benda mati, pengaruh ini juga membentuk karakter masyarakatnya; bahasa Bima memiliki tingkatan sopan santun yang mirip dengan bahasa Jawa, dan nama “Bima” sendiri diambil dari sosok ksatria yang dihormati di era akhir Majapahit.
Menariknya, terdapat kepercayaan lokal bahwa Gajah Mada berasal dari daerah ini. Meskipun Bima dan Dompu sudah memiliki akar budaya sendiri, sentuhan Majapahit ini justru memperkaya dan memperkuat hubungan kedua wilayah tersebut di masa lampau.
Berbeda dengan konsep kedaulatan teritorial Eropa yang memiliki garis batas kaku, Sistem Mandala di Asia Tenggara lebih bersifat dinamis. Analogi yang tepat untuk menggambarkan sistem ini adalah pancaran sinar matahari atau sinyal Wi-Fi, di mana kekuatan pengaruh memudar seiring bertambahnya jarak dari pusat.
Dalam struktur ini, pemerintah pusat tidak mengintervensi urusan domestik wilayah bawahannya; setiap kerajaan tetap mempertahankan kedaulatan dan hukum internal mereka selama tetap berkomitmen mengirimkan upeti. Sifat fleksibel ini memungkinkan kerajaan di area pinggiran untuk beralih loyalitas ke pusat kekuasaan lain apabila pengaruh pusat yang lama mulai melemah.
Berbeda dengan Mandala, sistem batas wilayah Eropa—yang merupakan fondasi konsep negara modern—berlandaskan pada garis perbatasan yang kaku dan permanen. Model ini dapat dianalogikan sebagai sebuah rumah dengan pagar tembok yang jelas; pemerintah memiliki otoritas mutlak dan seragam atas setiap jengkal tanah di dalam batas tersebut tanpa ada celah bagi kedaulatan lain.
Perbedaan fundamentalnya terletak pada fokus kekuasaan: jika Mandala menitikberatkan pada loyalitas personal kepada sosok Raja, sistem Eropa lebih mengutamakan penguasaan teritorial secara fisik. Sayangnya, pemahaman kita saat ini terhadap perspektif Mandala telah memudar karena kita lebih terbiasa dengan sistem teritorial Eropa yang diwariskan sejak era kolonial.
Perbandingan antara kedua sistem tersebut dapat divisualisasikan dalam tabel berikut ini:
| Sistem Mandala | Sistem Batas Wilayah Ala Eropa | ||
| Batas wilayah tidak jelas, dan satu mandala bisa tumpang tindih dengan wilayah negeri lain. | Memiliki batas wilayah yang tegas. | ||
| Fleksibel, pihak pusat tidak ikut campur wilayah internal anggota mandala. Yang penting kirim upeti tahunan dan tetap dilindungi wilayah pusat. | Aturan dari pusat sampai daerah harus sama dan dikenakan adanya pajak. Pokoknya ikut pusat. | ||
| Anggota Mandala tergantung “wibawa” dari Maharaja. Maka dari itu bisa berubah-ubah. | Wilayah mutlak karena terikat hukum internasional. |
Sebagai kesimpulan, Majapahit memang pernah menjangkau hampir seluruh pelosok Nusantara, namun dalam bingkai Sistem Mandala dan bukan melalui kontrol teritorial mutlak seperti model Eropa. Pencapaian ini pun terjadi secara spesifik pada masa keemasan Hayam Wuruk, sebelum akhirnya menyusut secara bertahap.
Rekam jejak sejarah ini menunjukkan bahwa keagungan Majapahit tidak diukur dari batas wilayah yang kaku, melainkan melalui kekuatan jaringan dan pengaruh politik. Nilai penting dari Sistem Mandala adalah bukti bahwa persatuan Nusantara di masa lampau berpijak pada rasa hormat, sinergi ekonomi, serta pengakuan budaya yang tetap menjaga otonomi dan jati diri setiap daerah.
Relevansi sejarah Majapahit dengan kondisi saat ini menunjukkan bahwa keutuhan Indonesia tidak sekadar ditentukan oleh batas geografis atau aspek hukum, melainkan oleh kekuatan “konektivitas” antarwilayah. Sebagaimana Majapahit mempersatukan Nusantara melalui jalur perdagangan dan asimilasi budaya, kekuatan bangsa kita sekarang pun bersumber dari rasa saling membutuhkan serta kesamaan nilai luhur dari Sumatra hingga Papua.
Konsep “Bhinneka Tunggal Ika” sejatinya telah terwujud sejak lama dalam sistem Mandala, di mana persatuan tercapai tanpa menghapus keberagaman lokal. Namun, hal ini juga menuntut kehadiran pemimpin yang tulus menjaga persatuan dan peran negara yang konsisten hadir bagi rakyatnya, bukan sekadar muncul saat momentum kampanye lima tahunan.
